Produksi Migas dan EBT Seimbang, Ketahanan Energi NKRI 2026 Terjaga

URBANCITY.CO.ID – Keseimbangan antara produksi minyak dan gas bumi (Migas) serta energi baru terbarukan (EBT) menjadi kunci Utama untuk menjaga ketahanan energi nasional di tahun 2026. Bila produksi Migas dan EBT seimbang maka ketahanan energi Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) tahun depan akan terjaga dengan baik. Sektor hulu minyak dan gas bumi masih menjadi pilar penting ketahanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian global dan tantangan transisi energi. Indonesia mendesak untuk segera menghentikan tren penurunan produksi Migas guna menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target pembangunan jangka panjang. Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolin Wahjong mengatakan ketahanan energi menjadi isu krusial bagi Negara Kesatuan Indonesia (NKRI). Untuk itu, Pemerintah perlu ambil langkah antisipasi terhadap tren penurunan produksi Migas. Sektor hulu migas masih memegang peran strategis di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan proses transisi menuju ekonomi rendah karbon. “Kita harus menghentikan penurunan produksi dan meningkatkan produksi selama era transisi energy sambil menargetkan net zero pada tahun 2060,” ujarnya, dalam EITS Discussion Series VII 2025: “Pemantik Bisnis Sektor ESDM 2026, Dari Hilirisasi Hingga Transisi”, di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025. Marjolin menyoroti proyeksi permintaan energi nasional yang terus meningkat hingga 2050. Diperkirakan, permintaan minyak serta gas naik naik masing-masing sebesar dua kali lipat dan empat kali lipat. Baca Juga : BNI Gelar RUPSLB, Mantapkan Transformasi dan Tata Kelola Hadapi 2026 Namun dalam rentang waktu lebih dari satu dekade, produksi Migas Indonesia justru menunjukkan tren penurunan cukup mendalam. “Jika tidak direspons dengan kebijakan yang pro-investasi maka kondisi tersebut berisiko memperlebar kesenjangan pasokan energi,” ungkapnya. Dalam perspektif investor, menurut dia, IPA menekankan pentingnya menjaga contract sanctity dan kepastian hukum sebagai fondasi utama kepercayaan investasi. Mengingat, industri hulu migas memiliki karakter high risk, high capital, and high technology, dengan siklus proyek yang dapat berlangsung lebih dari 30 tahun. Kondisi tersebut mendorong stabilitas regulasi menjadi faktor penentu daya saing Indonesia di tingkat global. Selain itu, percepatan eksplorasi dan kemudahan perizinan juga terbilang krusial untuk mencapai target produksi pemerintah. “IPA mendorong agar lebih banyak wilayah kerja ditawarkan kepada investor, disertai proses persetujuan serta koordinasi lintas kementerian yang lebih cepat dan efektif. Karena itu, revisi Undang-Undang Migas menjadi langkah penting untuk memperkuat iklim investasi jangka panjang,” jelasnya. Marjolin mengingatkan, transisi memang dituntut terus berjalan namun pemerintah harus memastikan prioritas utama ketahanan dan keterjangkauan masyarakat terhadap energi terjamin aman. Sebab, keterjangkauan terhadap kebutuhan energi, jauh lebih penting ketimbang aspek keberlanjutan. “Bila kebijakan yang diguirkan pemerintah tepat sasaran maka dapat dipastikan akan mamacu kontribusi industri migas terhadap capaian target net zero emission 2060. Apalagi ditopang penerapan teknologi carbon capture and storage (CCS) sembari mengurangi ketergantungan pasokan energi domestik terhadap impor,” jelasnya. Pendapat yang sama disampaikan Tenaga Ahli Kepala SKK Migas Muhammad Kemal. Menurutnya, optimalisasi lifting migas nasional menjadi prioritas strategis untuk menjaga pasokan energi, menekan impor, serta menopang penerimaan negara dalam jangka menengah. Dinamika global saat ini menunjukkan pergeseran fokus dari ambisi keberlanjutan menuju isu keamanan dan keterjangkauan energi. “Risiko underinvestment di sektor Migas berpotensi memicu ketidakseimbangan pasokan dan tekanan harga energi, sehingga penguatan produksi domestik menjadi langkah krusial agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal,” papar Kemal. Berdasarkan data SKK Migas hingga November 2025, kinerja produksi hulu migas relatif terjaga, dengan penurunan produksi setara minyak nasional hanya sekitar 0,1% secara tahunan. Capaian tersebut ditopang oleh peningkatan aktivitas eksplorasi dan pengembangan, termasuk kenaikan investasi eksplorasi sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya serta tambahan produksi dari sumur-sumur baru hasil plan of development (POD). Kemal menyoroti pentingnya menjaga reserve replacement ratio (RRR) di atas 100% agar keberlanjutan produksi jangka panjang tetap terjamin. Menurut dia, sejak 2018, RRR nasional konsisten melampaui target, terutama didorong oleh persetujuan POD strategis dan percepatan proyek hulu migas. “Kepastian regulasi, fiskal yang kompetitif, serta percepatan perizinan menjadi faktor kunci agar proyek dapat on-stream sesuai jadwal,” ungkapnya. Tahun 2026, pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan gas sekitar 5.500 juta kaki kubik per hari, dengan dukungan investasi hulu migas lebih dari US$22 miliar. Kemal menegaskan, pencapaian target tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, SKK Migas, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), mengingat migas masih memegang peran strategis sebagai penyangga ketahanan energi nasional sekaligus pendukung transisi energi yang realistis. Perkuat Kebijakan Produksi Migas Sementara Koordinator Eksploitasi Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Maruf Afandi mengungkapkan bahwa pemerintah terus memperkuat kebijakan optimalisasi produksi minyak dan gas bumi nasional untuk menahan laju penurunan produksi sekaligus menekan defisit energi. “Peningkatan produksi migas menjadi prioritas strategis di tengah konsumsi domestik yang terus melampaui kapasitas produksi nasional,” ujarnya. Maruf menjelaskan, konsumsi minyak Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi berada di kisaran 600 ribu barel per hari, sehingga menciptakan defisit yang signifikan dan meningkatkan ketergantungan impor. Dari sisi gas, produksi nasional sekitar 6.500 juta kaki kubik per hari masih relatif mencukupi, namun tantangan utama terletak pada pengembangan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan domestik sektor listrik, industri, dan rumah tangga. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah mendorong eksplorasi secara masif dengan membuka lebih dari 75 blok migas potensial serta mereaktivasi sekitar 4.500 sumur dan lapangan idle. Kemudian, optimalisasi lapangan produksi melalui penerapan teknologi lanjutan seperti multi-stage fracturing, horizontal drilling, dan berbagai metode enhanced oil recovery (EOR) juga dilakukan guna meningkatkan recovery factor dari lapangan eksisting. Upaya lain, pemerintah telah memperkenalkan fleksibilitas kontrak dan insentif fiskal untuk meningkatkan daya tarik investasi hulu migas. Selain itu, memperbaharui skema kontrak cost recovery dan gross split, pembebasan pajak tidak langsung pada fase eksplorasi, dan percepatan perizinan melalui regulasi baru termasuk Peraturan Menteri ESDM No.14 Tahun 2025. "Melalui sejumlah upaya tersebut diharapkan dapat memperbaiki keekonomian proyek dan mempercepat tambahan produksi," harapnya. Maruf menambahkan, ke depan pemerintah menargetkan akselerasi produksi melalui kolaborasi antara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan mitra teknologi maupun investor, termasuk melalui kerja sama operasi dan pengelolaan sumur tua. "Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada percepatan adopsi teknologi, kepastian regulasi, serta koordinasi erat antara Kementerian ESDM, SKK Migas, dan pelaku industri untuk memastikan peningkatan lifting migas berjalan berkelanjutan," tegas Maruf.

Keseimbangan produksi migas dan EBT jadi kunci jaga energi nasional 2026. Tren turun migas perlu dihentikan.

Related Posts

Ketua Dewan Komisioner OJK dan Pejabat Lainnya Mengundurkan Diri

Komdigi Tangani 2,7 Juta Konten Negatif, Mayoritas Judi Online

Prabowo Panggil Menteri ATR: Perkuat Tata Ruang Lindungi Sawah Demi Ketahanan Pangan

Prabowo Panggil Menteri, Tekankan Pengelolaan SDA untuk Kemakmuran Rakyat

Alhamdulillah, Nasabah Terdampak Banjir Sumatera Dapat Relaksasi Kredit Konsumer BTN

Ini Dia Komitmen Pemerintah, Gas Alam Punya Peran Penting Percepat Pengembangan EBT

Headquarter

Contact Information

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?

Are you sure want to cancel subscription?