Program Asuransi Kendaraan Wajib Menunggu Peraturan Pemerintah

URBANCITY.CO.ID - Program Asuransi Wajib termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya, serta ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program. Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono melalui keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024). Ogi mengutip Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menyatakan, Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. "Dalam persiapannya tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib (seperti apa) yang dibutuhkan," kata Ogi. Ia menambahkan, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan PP, setelah mendapat persetujuan dari DPR. Baca juga: OJK Masih Kaji Premi Asuransi Kendaraan Listrik Yang jelas dalam UU P2SK dinyatakan, setiap amanat dalam UU itu diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 (dua) tahun sejak UU P2SK diundangkan. "Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut," jelas Ogi. Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat. Dengan ditanggung asuransi, beban finansial yang harus ditanggung pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan akan berkurang. "Lebih jauh lagi program asuransi wajib akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik. Selain itu dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat lebih terlindungi dan merasa lebih aman, selain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi," tutup Ogi. Dapatkan Informasi Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi kendaraan wajib akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Charging Mobil Listrik Terbanyak, PLN dan WEVI Pecahkan Rekor MURI

SRBI Laris Manis, Outstanding 15 Juli Tembus Rp775,45 Triliun

Yunazh Azhar

Related Posts

Indonesia Siap Transfer Data Pribadi ke AS, Pakar Keamanan Siber Beri Tanggapan

Akar Konflik Thailand dan Kamboja: Perebutan Wilayah Preah Vihear yang Tak Kunjung Usai

Ribuan Nyamuk Dijatuhkan dari Drone ke Hutan Hawaii untuk Lindungi Burung

Komitmen Investasi Besar AS di Indonesia: Energi Bersih, Teknologi, dan Kesehatan

Perang Thailand-Kamboja Meletus, Jet Tempur dan Roket Dikerahkan

DJP Kemenkeu Klarifikasi Isu Pajak Amplop Kondangan, Sebut Tidak Ada Kebijakan Baru

SRBI Laris Manis, Outstanding 15 Juli Tembus Rp775,45 Triliun

Terpopuler

Ribuan Nyamuk Dijatuhkan dari Drone ke Hutan Hawaii untuk Lindungi Burung

Pertumbuhan Ekonomi Berlanjut, BNI Optimis Kredit Sesuai Target

Indonesia Siap Transfer Data Pribadi ke AS, Pakar Keamanan Siber Beri Tanggapan

10 Pengembang Properti dengan Aset Terbesar di Indonesia

Portal API BNI Raih Penghargaan DevPortal Awards 2023

Kategori

Terkini

Indonesia Siap Transfer Data Pribadi ke AS, Pakar Keamanan Siber Beri Tanggapan

Welcome Back!

Retrieve your password