Program Asuransi Kendaraan Wajib Menunggu Peraturan Pemerintah

URBANCITY.CO.ID - Program Asuransi Wajib termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya, serta ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program. Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono melalui keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024). Ogi mengutip Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menyatakan, Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. "Dalam persiapannya tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib (seperti apa) yang dibutuhkan," kata Ogi. Ia menambahkan, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan PP, setelah mendapat persetujuan dari DPR. Baca juga: OJK Masih Kaji Premi Asuransi Kendaraan Listrik Yang jelas dalam UU P2SK dinyatakan, setiap amanat dalam UU itu diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 (dua) tahun sejak UU P2SK diundangkan. "Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut," jelas Ogi. Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat. Dengan ditanggung asuransi, beban finansial yang harus ditanggung pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan akan berkurang. "Lebih jauh lagi program asuransi wajib akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik. Selain itu dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat lebih terlindungi dan merasa lebih aman, selain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi," tutup Ogi. Dapatkan Informasi Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi kendaraan wajib akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Charging Mobil Listrik Terbanyak, PLN dan WEVI Pecahkan Rekor MURI

SRBI Laris Manis, Outstanding 15 Juli Tembus Rp775,45 Triliun

Yunazh Azhar

Related Posts

Jawa Barat Catat PHK Terbanyak Lagi, Jadi Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi Agustus 2025

Dana Rp 200 Triliun ke Bank Himbara: Ekonom Bahas Dampak dan Tantangannya

Menkeu Purbaya Yakin Ekonomi RI Bangkit Oktober dan Pulih Akhir 2025, Janji Besar Menanti

Komisi III DPR Minta TNI Hormati Supremasi Sipil dan HAM Soal Rencana Polisikan Ferry Irwandi

Sinergi Antar Provinsi: PAM JAYA dan Perseroda PITS Hadirkan Layanan Air Minum Perpipaan untuk Rumah di Perbatasan Jakarta–Tangsel

PT AMBPI Umumkan Pemenang Program “Pesta Rejeki 2025”

SRBI Laris Manis, Outstanding 15 Juli Tembus Rp775,45 Triliun

Terpopuler

Rusunawa Green Jagakarsa: Diutamakan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

LSPR Institut Buka Program Doktoral Kajian Strategi Kepemimpinan Kehumasan

Pertumbuhan Ekonomi Berlanjut, BNI Optimis Kredit Sesuai Target

Jawa Barat Catat PHK Terbanyak Lagi, Jadi Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi Agustus 2025

Dana Rp 200 Triliun ke Bank Himbara: Ekonom Bahas Dampak dan Tantangannya

Kategori

Terkini

Jawa Barat Catat PHK Terbanyak Lagi, Jadi Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi Agustus 2025

Welcome Back!

Retrieve your password