Program Asuransi Kendaraan Wajib Menunggu Peraturan Pemerintah

URBANCITY.CO.ID - Program Asuransi Wajib termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya, serta ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program. Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono melalui keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024). Ogi mengutip Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menyatakan, Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. "Dalam persiapannya tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib (seperti apa) yang dibutuhkan," kata Ogi. Ia menambahkan, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan PP, setelah mendapat persetujuan dari DPR. Baca juga: OJK Masih Kaji Premi Asuransi Kendaraan Listrik Yang jelas dalam UU P2SK dinyatakan, setiap amanat dalam UU itu diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 (dua) tahun sejak UU P2SK diundangkan. "Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut," jelas Ogi. Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat. Dengan ditanggung asuransi, beban finansial yang harus ditanggung pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan akan berkurang. "Lebih jauh lagi program asuransi wajib akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik. Selain itu dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat lebih terlindungi dan merasa lebih aman, selain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi," tutup Ogi. Dapatkan Informasi Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi kendaraan wajib akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Charging Mobil Listrik Terbanyak, PLN dan WEVI Pecahkan Rekor MURI

SRBI Laris Manis, Outstanding 15 Juli Tembus Rp775,45 Triliun

Yunazh Azhar

Related Posts

Daya Beli Melemah, Pertumbuhan Transaksi Digital Banking dan QRIS Merosot

Dongkrak Daya Beli, BI Dorong Pertumbuhan Kredit yang Buka Banyak Lapangan Kerja

Dua Pekan Pertama November Rp30 Triliun Dana Asing Keluar dari Indonesia

Situasi Jelang Pilkada Makin Memanas, Aparat Diminta Tegas

Ini 10 Daerah dengan Standar Hidup Layak Tertinggi dan 10 Terendah

Gubernur BI: Trump Jadi Presiden AS, Ekonomi Dunia Akan Lebih Suram

SRBI Laris Manis, Outstanding 15 Juli Tembus Rp775,45 Triliun

Terpopuler

Belton Residence Sudah Terjual 65 Persen

PLN Icon Plus Hadirkan Inovasi Masa Depan ICONNEXT dalam Ajang Electricity Connect 2024

Proyek Perumahan Subsidi Terlaris di Jabodetabek 2024

10 Artis Wanita Indonesia dengan Follower Terbanyak

Kota Harapan Indah Buka Akses Baru Gerbang Abisvara

Kategori

Terkini

Daya Beli Melemah, Pertumbuhan Transaksi Digital Banking dan QRIS Merosot

Welcome Back!

Retrieve your password