URBANCITY.CO.ID – Pemerintah Jerman melalui lembaga ZenDis (Pusat Kedaulatan Digital Administrasi Publik) kini bergerak masif mengurangi ketergantungan sektor publik terhadap perusahaan teknologi Amerika Serikat. Langkah ini dipicu oleh kekhawatiran atas regulasi CLOUD Act yang memungkinkan otoritas AS mengakses data global yang dikelola perusahaan mereka.
Juru bicara ZenDis, Lutz Niemeyer, menegaskan bahwa ketergantungan pada perangkat lunak berbasis AS menempatkan data penting warga negara dalam risiko keamanan. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin kerahasiaan data tersebut dari intervensi pihak luar.
“Semua data yang disimpan di basis data AS berisiko,” kata Lutz Niemeyer. Ia menambahkan bahwa negara “berkewajiban menjaga keamanan data penting yang dipercayakan warga negaranya.”
Kekhawatiran Jerman bukan tanpa alasan. Pengalaman hakim ICC, Nicolas Guillou, yang akun layanan digitalnya ditutup AS pasca-penerbitan surat perintah penangkapan Benjamin Netanyahu, menjadi alarm keras. Niemeyer memprediksi AS bisa saja menginstruksikan vendor teknologi untuk menghentikan pembaruan keamanan pada sistem pemerintah Jerman jika terjadi perselisihan politik.
Baca Juga : Kesepakatan ART: 1.819 Produk Indonesia Kini Bebas Tarif Masuk ke Amerika Serikat
“Maka kami akan segera mencapai titik di mana kami, sebagai negara, tidak lagi berfungsi,” prediksi Niemeyer.
Sebagai solusi, ZenDis meluncurkan openDesk, paket aplikasi perkantoran berbasis open source yang dirancang sebagai alternatif Microsoft Office. Proyek ini tidak membangun sistem dari nol, melainkan mengintegrasikan berbagai solusi perangkat lunak lokal Eropa yang mandiri.
Direktur Pelaksana ZenDis, Pamela Krosta-Hartl, menjelaskan strategi lembaga yang dipimpinnya dalam menyatukan ekosistem teknologi benua biru tersebut.
“Kami menghubungkan berbagai solusi individu dan mengintegrasikannya,” jelas Pamela Krosta-Hartl.
Meski didirikan dengan dana pemerintah sebesar €16 juta pada 2022, openDesk kini mulai dilirik sektor swasta, terutama industri jasa keuangan. Sepanjang 2025, ZenDis berhasil membukukan omzet lebih dari €18 juta, dengan separuhnya berasal dari penjualan lisensi.
Namun, tantangan tetap ada. Kerja sama perusahaan listrik raksasa Jerman, RWE, dengan Amazon baru-baru ini menuai kritik dari aktivis digital. Krosta-Hartl memperingatkan bahwa penggunaan layanan cloud AS membawa risiko “pemerasan” politik, terutama di bawah kepemimpinan Donald Trump yang dikenal sering mengaitkan isu industri teknologi dengan kepentingan diplomatik.
“Kita bisa lihat hari ini bahwa bahaya tersebut sangat nyata. Donald Trump mengaitkan isu yang tidak berhubungan dan menyelesaikannya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia memanfaatkan hubungan dekatnya dengan industri teknologi,” kata Krosta-Hartl.
Kini, ZenDis terus mendorong agar kedaulatan digital menjadi poin utama dalam penilaian risiko setiap instansi maupun perusahaan di Jerman guna menghindari kelumpuhan sistemik di masa depan.
