Selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN, Menperin disebut Febri juga terus mendorong kementerian/lembaga (K/L), pemda, dan BUMN untuk mengoptimalkan anggaran pembelian produk dalam negeri.
Dalam Business Matching 2024 di Bali Maret lalu, komitmen pembelian produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu tercatat Rp1.428,25 triliun. Lebih tinggi dibanding komitmen periode sebelumnya senilai Rp1.157,47 triliun.
Sementara terkait pemenuhan kebutuhan gas bagi industri dengan harga bersaing, Kemenperin terus mengawal pelaksanaan penerapan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Soalnya, HGBT terbukti bermanfaat meningkatkan pertumbuhan industri dann ekonomi secara keseluruhan.
“Total dampak positif HGBT terhadap sektor industri selama 2020-2023 mencapai Rp147,11 triliun. Yaitu, untuk peningkatan ekspor Rp88,12 Triliun, penerimaan pajak Rp8,98 triliun, dan investasi Rp36,67 triliun, serta penurunan subsidi pupuk Rp13,3 triliun,” tutur Febri.
Yang terbaru, untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri dalam negeri, khususnya pada industri pengolahan kakao dan kelapa, Kemenperin menginisiasi pembentukan kelembagaan yang bertugas menjaga kelangsungan industri dan daya saing serta meningkatkan nilai tambah.
Baca juga: Industri Pengolahan Masih di Zona Ekspansif Tapi Stagnan
Inisiasi itu didasari oleh semakin menurunnya ketersediaan bahan baku kakao dari dalam negeri hingga 8,3 persen per tahun selama 2015-2023. Hal itu telah memicu peningkatan impor dari 239.377 ton menjadi 276.683 ton, dan berhenti beroperasinya sembilan dari 20 perusahaan pengolahan kakao.
