URBANCIY.CO.ID – Gelombang protes yang berkelanjutan terus mengguncang Iran meskipun penindakan aparat keamanan ditingkatkan secara masif oleh pemerintah.
Informasi terkini menunjukkan bahwa jumlah korban tewas terus bertambah, sementara pembatasan akses komunikasi seperti pemadaman internet dan pemblokiran jaringan telepon seluler semakin menyulitkan pemantauan situasi di lapangan secara komprehensif.
Laporan mengenai kondisi terkini, jumlah korban, serta pemblokiran komunikasi ini disampaikan oleh para jurnalis dan kelompok pembela hak asasi manusia (HAM).
Kepada media Jerman, DW, seorang aktivis Jerman-Iran, Daniela Sepheri, memaparkan risiko besar yang dihadapi warga saat turun ke jalan untuk berdemonstrasi.
“Rezim sedang berjuang untuk mempertahankan kekuasaan, tapi rakyat Iran juga sedang berjuang,” kata Daniela Sepheri kepada DW.
Baca Juga : Tahun Ini Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 5,6 Persen Meski Dunia Dilanda Ketidakpastian
Menurut Sepheri, meskipun situasi di lapangan sangat berbahaya, hal itu tidak menyurutkan tekad para demonstran.
“Sangat berbahaya bagi orang-orang untuk keluar dan berdemonstrasi, tapi mereka tetap melakukannya. Kami menerima laporan-laporan yang mengerikan tentang pembantaian,” ujar Sepheri.
Ia menambahkan, aparat keamanan secara langsung menargetkan serangan kepada para pengunjuk rasa, dan bahkan berupaya “masuk ke dalam rumah sakit untuk menculik para korban yang terluka.”
Sepheri juga menyoroti sulitnya memverifikasi laporan korban tewas dan luka-luka akibat pembatasan akses informasi.
“Sangat sulit memverifikasi angka-angka yang kami terima karena pemadaman internet. Melalui Starlink, beberapa video masih memungkinkan untuk diakses. Media Iran di luar negeri coba memverifikasinya sepanjang hari,” jelasnya.
“Kami hanya bisa memperkirakan bahwa dalam dua atau tiga hari terakhir saja, mungkin sudah ada ribuan orang yang dibunuh,” lanjut Sepheri, menekankan besarnya korban yang mungkin terjadi.
Menanggapi alasan di balik kerasnya penindakan terhadap aksi protes, Sepheri berpendapat bahwa kekerasan adalah satu-satunya respons rezim.
“Ini satu-satunya jawaban yang dimiliki rezim dan hal ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Kita sudah melihat dalam protes sebelumnya, rezim hanya menjawab dengan kekerasan karena mereka tidak peduli dengan tuntutan rakyat,” paparnya.
Sepheri menilai tingkat kekerasan aparat dalam penindakan kali ini belum pernah ia saksikan sebelumnya di Iran.
“Penindakan seperti ini adalah yang paling brutal yang pernah kami lihat,” ucap Sepheri, sambil menambahkan “secara pribadi, saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya.”
Lebih lanjut, Sepheri menjelaskan konteks sosial yang melatarbelakangi situasi saat ini.
“Kesenjangan antara yang kaya dan miskin sangat besar sehingga kelas menengah hampir tidak ada lagi di Iran dan semakin kaya kaum elite, semakin miskin rakyat,” papar Sepheri.
Data dari berbagai kelompok aktivis melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat penindakan terhadap protes nasional di Iran telah melonjak menjadi sedikitnya 544 orang.
Lembaga HAM yang berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Activists News Agency (HRANA), juga mencatat bahwa lebih dari 10.600 orang telah ditahan.
Menurut HRANA, sebanyak 496 korban tewas adalah demonstran, sementara 48 lainnya adalah anggota pasukan keamanan. HRANA memperkirakan bahwa angka-angka ini masih akan terus bertambah.
HRANA menyatakan bahwa data korban yang dirilis didasarkan pada laporan yang telah diverifikasi silang dari para aktivis di dalam dan luar Iran. Mereka mengklaim telah menyajikan data korban yang akurat pada gelombang kerusuhan sebelumnya. Namun, Pemerintah Iran belum merilis angka korban secara keseluruhan.
Pemerintah Iran pada Minggu (11/01) mengumumkan masa berkabung nasional selama tiga hari bagi anggota pasukan keamanan yang tewas selama dua pekan protes, sebagaimana dilaporkan oleh televisi pemerintah.
Otoritas Iran menyebut aksi-aksi protes tersebut sebagai “kerusuhan” dan memberikan gelar “martir” kepada aparat yang tewas, menggambarkan mereka gugur dalam “pertempuran perlawanan nasional Iran” melawan Amerika Serikat dan Israel.
Pemerintah di Teheran juga menuding rival geopolitik melakukan intervensi dan memicu gelombang protes di dalam negeri.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan rencana penyelenggaraan pawai yang disebut sebagai “aksi perlawanan nasional” yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (12/01).
Nazenin Ansari, seorang jurnalis Iran sekaligus pemimpin redaksi media Kayhan London, menyatakan kepada DW bahwa demonstrasi yang berlangsung saat ini di Iran berbeda dari gelombang protes besar sebelumnya karena adanya figur pemimpin yang jelas, yaitu putra mahkota yang hidup di pengasingan sejak keluarganya digulingkan pada Revolusi Iran 1979.
“Aksi protes ini sebenarnya bukan hal baru, karena sudah dimulai sejak 2017,” kata Ansari. Ia menambahkan bahwa yang dimaksud adalah aksi-aksi yang bersifat “sangat sekuler dan tidak menggunakan narasi agama atau Islam.”
“Jadi, yang berbeda dari protes hari ini adalah bahwa gerakan ini memiliki seorang pemimpin, yaitu Pangeran Reza Pahlavi,” jelasnya.
Reza Pahlavi adalah putra dari shah terakhir Iran, Mohammad Reza Pahlavi, yang digulingkan pada 1979 dalam Revolusi Islam.
Ansari membandingkan demonstrasi saat ini dengan gelombang protes besar pada 2017 dan 2019, serta gerakan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan” pada 2022.
“Inilah yang membuat protes kali ini semakin menguat,” papar Ansari, merujuk pada sosok Reza Pahlavi sebagai pemimpin. Ia juga menambahkan bahwa “berbagai arus politik” di dalam oposisi kini mulai bekerja sama.
Mengenai langkah selanjutnya, aktivis Daniela Sepheri mengungkapkan harapannya agar rakyat Iran dapat menentukan masa depan mereka sendiri.
“Harapan saya adalah rakyat Iran bisa mengubah masa depan dan negaranya sesuai dengan kehendak mereka sendiri, melalui pemilu yang bebas dan sebuah referendum,” tegas Sepheri.
Terkait kemungkinan runtuhnya rezim pemerintahan Iran saat ini dan potensi kembalinya monarki, Sepheri menekankan bahwa “hal tersebut adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh rakyat Iran. Ada yang ingin shah kembali, ada juga yang tidak,” ujarnya, sambil menambahkan bahwa kelompok minoritas etnis pada umumnya “tidak menginginkan kembalinya shah.”
Sementara itu, putra shah terakhir Iran, Reza Pahlavi, sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke Iran dan memainkan peran politik.
Iran dikenal sebagai negara dengan keragaman etnis dan bahasa yang tinggi. Meskipun lebih dari 60 persen penduduknya berasal dari etnis Persia, wilayah yang dihuni minoritas Kurdi dan Baluch kerap menjadi pusat gejolak dalam berbagai gelombang protes di negara tersebut.
