Skandal Sertifikat Laut Bekasi: Temuan Mengerikan yang Lebih Besar dari Kasus Tangerang

URBANCITY.CO.ID - Di perairan Kampung Paljaya, Bekasi, sebuah pagar besi mencolok berdiri di tengah laut, menandakan adanya sertifikat tanah yang seharusnya tidak ada. Penemuan ini memicu kecurigaan besar terkait dugaan manipulasi data yang memindahkan batas daratan ke wilayah laut. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali dikejutkan dengan penemuan yang mencengangkan. Setelah kasus tanah di Desa Kohod, Tangerang, kini Bekasi menyusul dengan cerita serupa. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, terlihat terkejut saat menemukan sertifikat yang mencakup luas 581 hektar di atas lautan. "Siapa sebenarnya pemilik tanah di tengah laut ini?" tanyanya. Jejak pemilik sertifikat mengarah pada dua perusahaan besar dan beberapa individu yang memiliki hak atas tanah di wilayah tersebut. Baca Juga: Menteri ATR Panggil Tiga Perusahaan Terkait Pagar Laut Bekasi untuk Renegosiasi PT Cikarang Listrindo dan PT Mega Agung Nusantara tercatat memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan luas masing-masing 90,159 hektar dan 419,635 hektar. Sertifikat ini diterbitkan antara tahun 2013 hingga 2017. Tak hanya perusahaan, sebanyak 11 individu juga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 72,571 hektar di area yang seharusnya berair. "Penerbitan SHGB terjadi pada rentang 2013 sampai 2017," ungkap Nusron saat mengunjungi lokasi pagar laut Bekasi. Manipulasi Data Terungkap Di balik cerita ini, Nusron menemukan indikasi manipulasi data yang mencurigakan. SHM seluas 72,571 hektar, yang awalnya terdaftar di daratan Desa Segara Jaya, tiba-tiba terpantau berpindah ke tengah laut. "Petanya dipindah ke laut pada Juli 2022. Sertifikat orang diklaim petanya," ungkap Nusron. Situasi ini membuat 84 pemilik sertifikat tanah yang telah terdaftar dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2021 terkejut. Sertifikat yang seharusnya berada di daratan kini tercatat di tengah laut. Baca Juga: Menteri ATR/BPN: Isu Program 3 Juta Rumah Bukan Ketersediaan Lahan, Tapi… Nusron menduga ada pihak yang sengaja menggeser data demi kepentingan tertentu. Menghadapi temuan ini, Nusron memastikan bahwa SHM seluas 72,571 hektar akan dicabut dan dikembalikan kepada pemilik aslinya. "Kami tidak pernah menerbitkan SHM di area Perairan Kampung Paljaya," tegasnya. Namun, untuk sertifikat SHGB yang telah terbit lebih dari lima tahun, pembatalan tidak bisa dilakukan begitu saja. "Pemerintah tidak bisa tiba-tiba membatalkan SHGB yang sudah berusia di atas lima tahun. Itu hanya bisa dilakukan lewat keputusan pengadilan," jelas Nusron. Jika pengadilan menyetujui gugatan, BPN Bekasi akan diminta untuk membatalkan sertifikat tersebut. Menantang Keadilan Nusron menegaskan bahwa kasus di Bekasi lebih besar dibandingkan dengan temuan di Desa Kohod, Tangerang. Di Kohod, total bidang tanah yang tercatat dalam SHGB dan SHM mencapai 263 dan 17 bidang. Namun, di Bekasi, lahan yang disertifikasi di tengah laut mencapai lebih dari 581 hektar. Nusron juga menekankan bahwa pemerintah tidak hanya akan membatalkan sertifikat yang bermasalah, tetapi juga akan membawa pelaku manipulasi ke ranah hukum. Baca Juga: Jalan Tol Di Atas Laut Ini Pakai Pondasi Matras Bambu "Pihak yang terlibat, baik pemilik atau pegawai BPN, jika terbukti ada unsur pidana, kami akan melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH)," ujar Nusron. Investigasi internal ATR/BPN masih berlangsung. Jika ada keterlibatan pejabat dalam permainan kotor ini, Nusron berjanji hasil investigasi akan segera diserahkan ke aparat penegak hukum. Langkah tegas Menteri ATR/BPN membuka tabir gelap di balik sertifikat tanah di tengah laut ini menyampaikan pesan bahwa tidak ada tempat bagi manipulasi tanah di Indonesia. Namun, satu pertanyaan besar tetap menggantung: Berapa banyak lagi sertifikat serupa yang tersembunyi di perairan lainnya? Kasus di Bekasi mungkin hanya permukaan dari sebuah gunung es yang lebih besar. Kini, masyarakat menanti dengan harapan, akankah keadilan benar-benar ditegakkan? Dapatkan Informasi Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS

Pasar Properti 2025 Diprediksi Cerah, Ini Pemicunya

Kalender MotoGP 2025 : Dimulai di Thailand, Hungaria, Argentina dan Brno

Mukhtar Wijaya

Related Posts

Jawa Barat Catat PHK Terbanyak Lagi, Jadi Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi Agustus 2025

Dana Rp 200 Triliun ke Bank Himbara: Ekonom Bahas Dampak dan Tantangannya

Menkeu Purbaya Yakin Ekonomi RI Bangkit Oktober dan Pulih Akhir 2025, Janji Besar Menanti

Komisi III DPR Minta TNI Hormati Supremasi Sipil dan HAM Soal Rencana Polisikan Ferry Irwandi

Kemkomdigi Rancang Pedoman Etika AI untuk Cegah Disinformasi dan Risiko Digital Lainnya

Mahasiswa Gelar Aksi Damai di Depan DPR, Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat ke Pemerintah

Kalender MotoGP 2025 : Dimulai di Thailand, Hungaria, Argentina dan Brno

Terpopuler

Sambut HUT Ke-130, BRI Jaring Karya Jurnalistik Inspiratif Melalui News Fest 2025

Rusunawa Green Jagakarsa: Diutamakan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

LSPR Institut Buka Program Doktoral Kajian Strategi Kepemimpinan Kehumasan

Pertumbuhan Ekonomi Berlanjut, BNI Optimis Kredit Sesuai Target

Jawa Barat Catat PHK Terbanyak Lagi, Jadi Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi Agustus 2025

Kategori

Terkini

Sambut HUT Ke-130, BRI Jaring Karya Jurnalistik Inspiratif Melalui News Fest 2025

Welcome Back!

Retrieve your password