URBANCITY.COO.ID- Target pengadaan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan presiden/wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran sulit dicapai. Bahkan seandainya pun anggaran subsidinya tersedia.
Hal itu dikemukakan Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The Housing and Urban Development (The HUD) Institute dalam konferensi pers “Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat melalui Operasionalisasi Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) di Serpong, Tangerang Selatan, beberapa hari lalu.
Zulfi berbicara bersama Ketua Majelis Tinggi The Hud Institute Andrinof A Chaniago, serta Ketua Muhamad Joni dan Ade Armansyah.
Menurut mantan Deputi Bidang Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) itu, The Hud Institute mengapresiasi pencanangan target yang tinggi itu guna mempercepat penurunan backlog (kekurangan pengadaan rumah) yang saat ini masih 9,9 juta unit.
“Tapi, untuk mencapai target itu sulit. Target satu juta unit (yang dicanangkan pemerintahan Jokowi) saja tidak pernah tercapai,” kata Zulfi.
Kendala utama pencapaian target 3 juta unit itu adalah anggaran subsidinya. “Tidak mungkin subsidi rumah sebesar itu disediakan APBN,” tukas Zulfi. Bahkan, kalaupun anggaran subsidinya tersedia, mencapai target itu tetap sulit.
“Tanahnya dari mana? Itu target butuh lahan yang sanagt luas. Belum bahan bangunannya. Apa iya industri yang ada saat ini bisa memasok kebutuhan bahan bangunan rumah sebanyak itu? Jadi, tahun 2025 (sampai beberapa tahun berikutnya) target itu tak akan tercapai,” ujarnya.
Namun secara bertahap, Zulfi menyatakan, target itu bisa dicapai. “Tahun 2028 target itu bisa dicapai. Syaratnya ada BP3 dan sinergi yang kuat dengan semua kementerian terkait. Karena itu kami mendesak pemerintah segera mengoperasionalkan BP3,” tegasnya.
