Ia menyayangkan jika persoalan substansi teknokratis direduksi oleh kehadiran pejabat dalam menentukan perpanjangan program HGBT. Bahwa sesungguhnya terminologi ‘dilanjutkan’ atau ‘tidak dilanjutkan’-nya program HGBT ini sangat tendensius.
“Karena sesungguhnya selama Perpres belum dicabut, maka Program HGBT ini tetap harus jalan, dan semua pembantu Presiden wajib untuk mengikuti Peraturan Presiden ini,” ujarnya.
Taufiek menyebut, terkait hal itu Kemenperin selalu terbuka untuk berdiskusi secara komprehensif, mengingat HGBT bukan cost bagi pemerintah, tetapi investasi dalam ekonomi, karena setiap pengeluaran Rp1 untuk diskon gas.
Baca Juga: Kemenperin Serius Dongkrak Konsumsi Daging Lokal. Buktinya?
“Selain itu, pemerintah juga mendapat Rp3 dengan hitungan bukan di awal, tetapi satu tahun berjalan atau di akhir tahun takwim,” sambung Taufiek.
Untuk itu, Kemenperin menekankan pentingnya kepastian berlanjutnya program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi peningkatan daya saing industri dan masuknya investasi, serta pertumbuhan perekonomian nasional.
Menurutnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita justru berharap rapat teknis segera diadakan untuk mendapat kepastian perpanjangan HGBT industri dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Keuangan.
Ia mengatakan, rapat yang diagendakan pada Jumat, 22 Maret 2024, semula dijadwalkan dimulai pukul 14.30. “Bapak Menperin siap hadir dan Kamis malam sempat diberitahukan dimajukan menjadi jam 13.30. Beliau juga siap hadir,” jelasnya.
