URBANCITY.CO.ID – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mulai memanaskan mesin untuk menghadapi proses revalidasi dan validasi UNESCO Global Geopark (UGGp) tahun 2026.
Langkah ini menjadi krusial untuk mempertahankan status pengakuan internasional sekaligus mendorong sejumlah kandidat baru asal Indonesia masuk dalam daftar bergengsi tersebut.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa geopark di tanah air bukan sekadar objek wisata semata, melainkan ekosistem terpadu yang menyatukan pelestarian alam dengan ekonomi kerakyatan.
Widiyanti meminta seluruh pengelola dan pemerintah daerah bergerak cepat mematangkan dokumen serta tata kelola di lapangan.
“Geopark merupakan ekosistem yang saling berkesinambungan dan menjaga keseimbangan antara konservasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab,” kata Widiyanti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.
Baca Juga: Wonderful Indonesia Tayang di TV Belanda: Kemenpar Targetkan 17,6 Juta Wisman Lewat Serial Baru
Pilar Ekonomi dan Konservasi
Menurut Widiyanti, geopark memegang tiga fungsi vital: destinasi edukasi berbasis sains, penggerak ekonomi lokal, dan model pariwisata berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menitikberatkan pada pariwisata berkualitas.
Pengakuan dari UNESCO, lanjut Widiyanti, bukan sekadar simbol di atas kertas. Status tersebut adalah cerminan komitmen Indonesia dalam mengelola warisan geologi dan keanekaragaman hayati. Bappenas sendiri menargetkan Indonesia memiliki 17 UNESCO Global Geopark pada tahun 2029.
