URBANCITY.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5).
Pertemuan tersebut fokus membahas dinamika harga minyak global dan rencana penguatan kontrol negara atas kekayaan tambang nasional.
Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa fluktuasi harga minyak mentah dunia terhadap Indonesian Crude Price (ICP) menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kebijakan energi dan penerimaan negara.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan peta jalan penataan sektor pertambangan yang lebih berdaulat.
Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Baca Juga: Bahlil Buka Suara Soal Sinyal Kenaikan Harga Pertamax: Ikuti Harga Minyak Dunia
Pemerintah berkomitmen memastikan sebagian besar kepemilikan aset tambang berada di tangan negara. Langkah ini merupakan mandat konstitusi untuk memastikan kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Membahas beberapa perkembangan, termasuk yang pertama adalah harga Crued BBM terhadap ICP. Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33,” ujar Bahlil.
Optimalisasi Pendapatan Lewat Skema Adaptif
Untuk memaksimalkan pendapatan negara, pemerintah akan menguji coba (exercise) skema kerja sama baru dengan pihak swasta.
Skema ini mengadopsi pola keberhasilan di sektor migas, seperti pembagian hasil yang lebih transparan dan menguntungkan pemerintah.
