URBANCITY.CO.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi bersinergi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mempercepat penyediaan hunian layak.
Dalam pertemuan di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (11/5/2026), pemerintah menyepakati integrasi data Program Sekolah Rakyat dengan Program 3 Juta Rumah guna menyasar masyarakat berpenghasilan rendah secara tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan inisiatif untuk menjangkau masyarakat miskin di seluruh Indonesia dengan syarat ketersediaan lahan pemerintah daerah seluas 7-8 hektar di setiap kabupaten.
Dukungan Bedah Rumah bagi Orang Tua Siswa
Sebagai bentuk dukungan nyata, Kementerian PKP mengalokasikan bantuan renovasi bagi rumah tidak layak huni (RTLH) milik keluarga siswa Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Kemen PKP Atasi Krisis Hunian Dinas, Barak Bertingkat di Kota Bengawan Segera Menjulang
Berdasarkan data, terdapat sekitar 14.913 siswa dan 13.942 orang tua yang tersebar di 166 titik di seluruh Indonesia yang menjadi basis sasaran intervensi.
Menteri PKP menegaskan bahwa integrasi data dari Kemensos sangat krusial untuk mengatasi angka backlog perumahan nasional yang kini mencapai 26,9 juta unit.
“Komunikasi dan data dari Kemensos menjadi sangat penting dalam bersinergi dengan program perumahan misalnya dengan program bedah rumah yang salah satunya sudah kita lakukan,” ujar Menteri PKP.
Alokasi 10.000 Program BSPS
Menindaklanjuti kebutuhan di lapangan, Kementerian PKP menyetujui permintaan Kemensos untuk mengalokasikan 10.000 kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2026.
