URBANCITY.CO.ID – Sektor properti nasional menawarkan prospek cerah bagi masyarakat urban yang membidik kenyamanan hidup sekaligus pertumbuhan aset jangka panjang.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Rektor Universitas Padjadjaran Arief Sjamsulaksan di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan strategis ini mematangkan peta jalan (roadmap) Kementerian PKP Tahun 2025–2029 guna mempercepat pemenuhan hunian layak, terjangkau, dan bernilai investasi tinggi bagi publik.
Laju pembangunan residensial terus memperlihatkan tren positif dalam merespons tingginya permintaan pasar urban.
Baca Juga: Menteri PKP Pacu Bedah Rumah di Rorotan Demi Mutu Hunian Urban
Hingga 15 Oktober 2026, total capaian program perumahan koordinasi Kementerian PKP menembus 1.790.081 unit, mencakup pembangunan baru 1.103.918 unit serta renovasi 686.163 unit.
Langkah ekspansif ini sekaligus memperlebar peluang masyarakat perkotaan untuk mengamankan portofolio properti sedini mungkin.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses hunian berkualitas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Kementerian mengemban peran ganda sebagai koordinator ekosistem perumahan dengan target 360.112 unit pada 2025 dan 10 juta unit pada 2029, serta pengampu program APBN bertarget 35.912 unit pada 2025 dan 3 juta unit pada 2029. Skema ini secara langsung menstimulasi gairah pasar perumahan nasional secara masif.
Baca Juga: Kementerian PKP dan Bappenas Genjot Roadmap Hunian Urban Berkelanjutan
Sinergi Insentif Finansial Mudahkan Kepemilikan Rumah Idaman
Masyarakat urban kini menikmati beragam kemudahan finansial yang membuat kepemilikan rumah pertama menjadi jauh lebih realistis dan efisien.
Pemerintah memadukan anggaran negara dengan beragam stimulus pasar, mulai dari skema KPR FLPP, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), Kredit Program Perumahan (KPP), hingga pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Instrumen fiskal tersebut secara aktif memangkas beban biaya awal konsumen sekaligus mendongkrak daya beli kelas pekerja perkotaan.
Baca Juga: Bedah Rumah Kementerian PKP Angkat Nilai Hunian Urban Jakarta
Dari sisi realisasi, program melalui APBN Kementerian PKP mencatatkan 62.579 unit pada 2025 dan melonjak ke 236.300 unit pada 2026.
Di sisi lain, sokongan luar APBN menghadirkan 789.831 unit pada 2025 serta 701.371 unit pada 2026 melalui kolaborasi perbankan, pengembang, dan program CSR.
Kehadiran fasilitas pendukung, program PSU, serta penataan lingkungan turut mengangkat nilai kawasan menjadi lingkungan tinggal yang modern dan tertata.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kolaborasi multi-pihak menjadi motor utama keberhasilan pembangunan kawasan permukiman.
“Capaian pembangunan perumahan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh ekosistem perumahan, mulai dari kementerian dan lembaga, perbankan, pengembang, hingga berbagai pihak yang turut berkontribusi. Kami berterima kasih kepada Bappenas atas masukan dan dukungannya untuk menyempurnakan peta jalan program perumahan ke depan.” ujar Maruarar.
Baca Juga: Kementerian PKP Genjot Bedah Rumah di Labuan Bajo Demi Aset Hunian Layak
Maruarar menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan dan pembiayaan agar realisasi proyek perumahan mampu menghadirkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
Rencana Tata Ruang Matang Jamin Kualitas Hidup Berkelanjutan
Integrasi perencanaan makro menjamin setiap kawasan hunian berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang ramah mobilitas dan produktif.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya perencanaan terpadu agar pemerataan pembangunan tempat tinggal dapat terwujud optimal.
Baca Juga: Sinergi PKP-Bank Mandiri Perluas Akses KPP dan FLPP untuk Hunian Urban di 7 Kota
“Penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat harus direncanakan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan di seluruh Indonesia. Bappenas berperan dalam perencanaan makro, sementara Kementerian PKP menindaklanjutinya dalam program dan pelaksanaan di lapangan.” ujarnya.
Kedua kementerian kini fokus menyelesaikan agenda strategis, mulai dari kepastian regulasi, skema pembiayaan fleksibel, ketersediaan cadangan lahan strategis, hingga sinkronisasi lintas sektor.
Pertemuan ini juga mematangkan rencana pembangunan asrama mahasiswa Universitas Padjadjaran di Jatinangor guna menjawab kebutuhan hunian vertikal terintegrasi bagi civitas akademika.
Langkah konkret ini semakin memantapkan arah pembangunan properti modern yang inklusif, fungsional, dan berdaya saing tinggi.
