URBANCITY.CO.ID – Bencana banjir dan longsor pada akhir November 2025 sempat melumpuhkan urat nadi ekonomi lokal di Provinsi Aceh, namun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengubah momentum pemulihan ini menjadi peluang ekspansi bisnis bernilai tinggi.
Melalui pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal bagi 19 industri kecil menengah (IKM) pangan di Kabupaten Aceh Timur, pemerintah tidak sekadar mengembalikan kapasitas produksi, tetapi juga menaikkan kelas produk lokal agar siap bersaing di pasar modern dan memenuhi standar gaya hidup konsumen urban yang kian selektif.
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa kebangkitan industri kecil pascabencana membutuhkan fondasi bisnis yang tangguh dan berorientasi masa depan.
Pelaku usaha harus memiliki penguatan kapasitas manajerial serta legalitas standar produk agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.
Baca Juga: Kemenperin Hadirkan LPH di Ambon, Genjot Sertifikasi Halal di Indonesia Timur
Industri kecil memegang peranan vital sebagai penopang utama ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, perputaran roda ekonomi lokal, serta ketahanan finansial keluarga.
Karena itu, pemerintah hadir memberikan dukungan terukur bagi pelaku usaha yang merintis kembali bisnisnya dari titik nol pascakerusakan sarana produksi akibat bencana.
Merujuk urgensi tersebut, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kemenperin menggelar Pendampingan dan Fasilitasi Sertifikasi Halal di Kabupaten Aceh Timur pada 10–12 November 2026.
Langkah ini menjadi akselerator pemulihan ekonomi sekaligus strategi menaikkan nilai jual produk IKM di mata konsumen perkotaan maupun ritel modern.
Baca Juga: Kejar Tenggat 2026, Kemenperin Genjot Sertifikasi Halal IKM Kosmetik Nasional
Nilai Tambah Investasi dan Kepatuhan Regulasi
Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal kini bukan sekadar pemenuhan aspek religiusitas, melainkan instrumen investasi strategis yang mendongkrak kepercayaan konsumen dan memperluas penetrasi pasar.
Label halal menjamin kualitas dan higienitas produk, dua faktor utama yang menjadi pertimbangan masyarakat urban dalam memilih produk konsumsi harian.
Pemerintah sendiri mewajibkan sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, serta bahan gunaan produksi usaha mikro dan kecil (UMK) paling lambat 17 Oktober 2028.
Baca Juga: Kejar Tenggat 2026, Kemenperin Pacu Sertifikasi Halal Industri Barang Gunaan
Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Menperin mengakui bahwa proses pemenuhan sertifikasi halal sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi IKM, terutama di tengah tekanan pemulihan modal pascabencana.
Oleh sebab itu, Kemenperin merancang program fasilitasi komprehensif agar pelaku industri kecil memiliki daya saing kuat untuk menembus rantai pasok nasional hingga pasar ekspor.
Pendampingan Intensif dan Akses Pasar Modern
Baca Juga: Kemenperin Dorong Sertifikasi Halal di Kalimantan Barat demi Perkuat Struktur Industri Nasional
Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita, menekankan bahwa penguatan kapasitas IKM mencakup peningkatan mutu produk, pemenuhan standardisasi, fasilitasi sertifikasi, hingga pembukaan akses pasar yang lebih luas.
Reni memandang sertifikasi halal sebagai katalisator untuk meningkatkan nilai tambah komersial produk pangan lokal.
“Melalui pendampingan yang terarah, kami berharap pelaku usaha dapat memahami proses sertifikasi halal, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan produksi. Dukungan ini menjadi semakin penting bagi industri kecil yang sedang memulihkan usahanya setelah terdampak bencana,” ungkap Reni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11).
Dalam mengeksekusi program ini, Ditjen IKMA melalui Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan bersinergi dengan Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banda Aceh.
Baca Juga: BCA Syariah Dukung Sertifikasi Halal UMKM Melalui Pelatihan di UI HTC
Kolaborasi lintas instansi ini memastikan 19 IKM pangan terdampak bencana yang telah kembali beroperasi mendapatkan bimbingan teknis secara langsung dan terukur.
“Selama tiga hari pelaksanaan, peserta memperoleh pembekalan sekaligus praktik mengenai kebijakan dan ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH), penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), identifikasi bahan baku dan proses produksi, serta penyusunan dokumen persyaratan sertifikasi halal,” paparnya.
Tim pendamping juga membimbing para pelaku usaha mengoperasikan sistem informasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk pengajuan sertifikasi secara digital.
Reni optimistis keterampilan digital dan standar produksi baru ini akan menciptakan ekosistem usaha yang lebih profesional serta berkelanjutan.
Baca Juga: Bank Muamalat Catat Kenaikan 50% Transaksi Sertifikasi Halal
Verifikasi Lapangan dan Bebas Biaya Sertifikasi
Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kemenperin, Budi Setiawan, memastikan bahwa intervensi pemerintah berlanjut pascapelatihan tiga hari tersebut.
Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) akan mengawal proses bisnis para pelaku IKM selama satu bulan penuh.
Pendamping LP3H akan terjun langsung meninjau fasilitas produksi masing-masing IKM untuk mencocokkan dokumen pengajuan dengan praktik lapangan.
Baca Juga: Percepat Sertifikasi Halal, Kewenangan Penetapan Kehalalan Diperluas
Langkah verifikasi ketat ini menjaga kredibilitas standar halal produk Aceh Timur sebelum masuk ke jaringan distribusi yang lebih luas.
“Proses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa persyaratan yang telah disiapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan penerapan proses produksi yang sebenarnya,” jelas Budi.
Untuk meringankan beban belanja modal pelaku usaha terdampak bencana, Kemenperin menanggung penuh biaya sertifikasi halal setiap peserta melalui mekanisme self declare.
Insentif finansial ini memungkinkan pelaku IKM mengalokasikan dana mereka untuk pengadaan bahan baku, pembaruan kemasan modern, serta pemasaran digital.
Baca Juga: Dorong Wisata Halal, Menpar Widiyanti Serahkan Sertifikat Halal di Kulon Progo
“Kami harap program pendampingan dan fasilitasi ini dapat mempercepat pemulihan usaha industri kecil pangan di Kabupaten Aceh Timur sehingga dengan terpenuhinya standar dan persyaratan produk dapat meraih peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas jangkauan pemasaran,” pungkas Budi.




