URBANCITY.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Beleid baru ini tidak hanya menyasar harta hasil rasuah. Aturan tersebut juga menjangkau kekayaan pelaku kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat luas, termasuk bandar judi daring (online).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan cakupan pelanggaran hukum dalam aturan baru itu. Menurutnya, beleid ini mencakup berbagai modus penipuan modern.
“Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” jelas Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 19 November 2026.
“Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset,” lanjut dia.
Baca Juga :Â Kemenperin Latih 11 Negara Karibia Olah Pangan Tropis, Buka Peluang Bisnis Vokasi
Daftar Tindak Pidana dalam Pasal 4 UU Perampasan Aset
Merujuk Pasal 4 ayat (1), negara dapat merampas aset pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan atau tanpa putusan pidana sesuai ketentuan Pasal 3. Sementara itu, Pasal 4 ayat (2) mengatur ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Tata cara pelaksanaannya mengacu pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) merinci enam kategori kejahatan lain di luar korupsi yang aset pelakunya dapat negara rampas. Pertama, undang-undang ini mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika. Kedua, aturan tersebut meliputi tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme. Ketiga, beleid ini menyasar tindak pidana penyelundupan manusia.
Keempat, negara juga membidik tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya. Kelima, ketentuan ini menyasar tindak pidana perdagangan orang. Keenam, regulasi tersebut menjerat tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang memanfaatkan sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.




