URBANCITY.CO.ID – Penataan perumahan modern kini menempatkan infrastruktur lingkungan sebagai motor pengerek nilai aset hunian.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) merancang pilot project penataan kawasan permukiman terpadu di lima kota strategis.
Inisiatif kolaboratif ini memadukan revitalisasi sanitasi, penanganan kawasan kumuh, dan ekosistem pengelolaan sampah mandiri demi menghadirkan permukiman sehat bernilai ekonomi tinggi.
“Selain penyediaan hunian layak, pengelolaan sampah menjadi salah satu isu strategis. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat perkotaan menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, mulai dari pengurangan timbulan sampah, pemilahan dari sumbernya, hingga pengolahan dan pemanfaatan kembali,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait bersama jajaran ADEKSI di Kantor Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Gedung Pertamina PKP, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga:Â KUR Perumahan Kementerian PKP dan BRI Dongkrak Cuan UMKM Majalengka
Pemerintah pusat memproyeksikan integrasi utilitas ini sebagai pondasi vital dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto.
Kehadiran fasilitas pengolahan sampah modern di tingkat tapak secara langsung mengeliminasi degradasi visual permukiman sekaligus menaikkan capital gain properti di sekitarnya.
Langkah terukur ini mengunci kepastian regulasi daerah serta menjamin transparansi penyaluran pembiayaan berbasis tata kelola yang akuntabel.
“Aspek penting yang prinsipil dari program yang akan kita lakukan di antaranya konsep, regulasi, penerima manfaat, dan semua aspek teknis termasuk keuangan. Kami siap bekerja sama selama tujuannya baik dan tidak melanggar aturan,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara tersebut.
Baca Juga:Â Kementerian PKP dan Kemenkum Rombak Regulasi Rumah, Investasi Melejit
Peluang Investasi Sirkular dan Transformasi Regulasi
Ketua Umum ADEKSI, Danve Ishak Palit, menilai persoalan persampahan di perkotaan tidak hanya disebabkan oleh tingginya volume sampah, tetapi juga keterbatasan fasilitas penampungan dan pengolahan.
“Masalah yang terjadi di kota terkait sampah ini adalah jumlahnya pasti banyak, tetapi wadah pembuangannya terbatas. Maka dari itu harus dilakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi jumlahnya,” ujar Danve.
ADEKSI dan Kementerian PKP mengurai sumbatan regulasi daerah guna mempermudah masuknya modal swasta ke sektor teknologi pengolahan limbah perkotaan.
Baca Juga:Â Kementerian PKP dan BPKP Matangkan Skema KPR Subsidi serta Hunian Berimbang
Sinergi ini membuka pintu lebar bagi implementasi teknologi waste-to-energy yang mengubah beban lingkungan menjadi sumber energi produktif.
Peluang investasi ini mempercepat transformasi model pengelolaan usang dari kumpul-angkut-buang menuju rantai pasok ekonomi sirkular.
Kementerian PKP mewajibkan integrasi fasilitas persampahan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
Kewajiban pengembang menyertakan sarana pengolahan limbah dalam komponen Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) melahirkan standar hunian baru yang ramah lingkungan.
Baca Juga:Â Kementerian PKP Gabungkan Bedah Rumah dan Sertifikasi Tanah
Skema ini melipatgandakan daya pikat kawasan di mata pembeli rumah pertama maupun investor properti jangka panjang.
Adopsi Gaya Hidup Hijau dan Komparasi Praktik Daerah
Masyarakat urban di berbagai kota mulai mengadopsi pemilahan sampah organik langsung dari sumber sebagai rutinitas gaya hidup berkelanjutan.
Kota Depok membuktikan efisiensi sistem pemilahan sampah dapur menggunakan wadah khusus untuk pakan maggot dan komposter bernilai jual.
Baca Juga:Â Kementerian PKP dan Bappenas Genjot Roadmap Hunian Urban Berkelanjutan
“Hasil pengolahan dapat dimanfaatkan kembali, sedangkan residunya dikelola lebih lanjut. Pendekatan ini juga dikaitkan dengan insentif bagi masyarakat melalui pengurangan beban retribusi persampahan,” katanya.
Kota Magelang memperkuat ekosistem lingkungan mandiri lewat pengembangan kampung tematik yang mengintegrasikan edukasi limbah organik dengan ketahanan pangan warga.
Pada lini anorganik, korporasi swasta menyuntikkan dana CSR untuk menyerap material daur ulang bernilai komersial tinggi.
Kerja sama erat dengan Kementerian Lingkungan Hidup membuka kepastian pembeli siaga (offtaker) bagi produk turunan kompos perkotaan.
Baca Juga:Â Bedah Rumah Kementerian PKP Angkat Nilai Hunian Urban Jakarta
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati memaparkan contoh penataan kawasan permukiman yang telah dilakukan Kementerian PKP di Menteng Tenggulun, Jakarta.
Melalui tayangan video, dipaparkan upaya peningkatan kualitas hunian melalui dukungan CSR pihak swasta, penataan kawasan kumuh, serta perbaikan sanitasi lingkungan.
“Pengalaman tersebut menjadi salah satu contoh pendekatan kolaboratif yang dapat dikembangkan bersama pemerintah daerah. Penanganan kawasan permukiman tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki bangunan rumah, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas lingkungan, ketersediaan infrastruktur dasar, sanitasi, dan keberlanjutan pengelolaan kawasan. Upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh yang mendorong keterpaduan program, kolaborasi lintas sektor, dan keberlanjutan hasil pembangunan,” harapnya.
Enam Pilar Sinergi Kawasan Terpadu di Lima Kota
Baca Juga:Â Kementerian PKP Genjot Bedah Rumah di Labuan Bajo Demi Aset Hunian Layak
Pertemuan strategis dalam kerangka Rakernis III ADEKSI 2026 ini memantapkan enam pilar aksi pembangunan perkotaan:
