URBANCITY.CO.ID – Para pengembang anggota Realestat Indonesia (REI) dari tiga pengurus daerah (DPD), REI DKI Jakarta, REI Jawa Barat dan REI Banten, mendesak pemerintah segera merealisasikan penambahan kuota subsidi pemilikan rumah (KPR) dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Tahun ini kuota FLPP itu hanya dianggarkan untuk 166.000 rumah, dibanding tahun lalu 228.914 rumah (realisasi). Padahal, menurut data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), sampai akhir Mei 2024 realisasi KPR tahun ini sudah 50 persen.
Agustus kuota itu diperkirakan sudah habis terserap. Tanpa penambahan kuota, para pengembang rumah subsidi akan menghadapi masalah. Terutama terkait kredit konstruksi untuk pembangunan rumah subsidi yang sudah terlanjur diterimanya dari bank.
Begitu pula masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi target subsidi itu, akan banyak yang tidak bisa merealisasikan pembelian rumahnya. Kemudian juga bank, tidak bisa menyalurkan KPR subsidi. Sementara 185 industri terkait properti yang mulai bangkit menjadi lesu kembali.
Karena itu tiga DPD REI itu bertemu di Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (12/6/2024), guna mencari terobosan kongkrit dengan para pemangku kepentingan terkait, untuk mengatasi masalah kekurangan kuota subsidi FLPP tersebut.
REI berpendapat, jika mengacu pada realisasi penyaluran FLPP Januari-Mei 2023 sebanyak 82.340 unit, dibanding realisasi penyaluran FLPP Januari-Mei 2024 sebesar 78.705 unit, seharusnya kuota FLPP 2024 menjadi (78.705/82.340) x 228.914 unit = 218.808 unit. Bukan 166.000 unit.
