“Dalam waktu dekat kita sudah mengalokasikan 20.000 unit untuk guru, lalu para pahlawan devisa kita, para tenaga kerja Indonesia (TKI), banyak perempuan tangguh di antara mereka, kami alokasikan 20.000 unit juga. Yang ketiga adalah untuk bidan sebanyak 10.000 unit, perawat 15.000 unit, tenaga kesehatan masyarakat 5.000 unit. Kami juga sudah alokasikan untuk petani, nelayan, dan buruh. Dengan bantuan BPS, program ini bisa lebih tepat sasaran dan rumah subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak,” tutur Maruarar.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kuncinya terletak pada kualitas guru. Dengan adanya Program Rumah untuk Guru Indonesia, pemerintah mendukung peningkatan kualitas hidup para guru sehingga mereka dapat bekerja dengan baik.
Baca juga : Kinerja Makin Solid, BTN Siap Berkontribusi Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
“Terima kasih kepada Pak Menteri PKP yang sudah mengalokasikan 20.000 unit untuk guru, karena jumlah guru yang masih belum memiliki rumah sebanyak 438.816 di seluruh Indonesia. Kami ingin agar para guru dapat bekerja lebih baik lagi, dengan peningkatan kesejahteraan dan kepemilikan rumah yang layak,” kata Abdul.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia, BPS bertugas mengumpulkan data dan mengolahnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung realisasi program. “Kami mendapatkan data administrasi guru dari Dikdasmen, kemudian kami padu-padankan dengan data tunggal yang disebut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta kami lengkapi dengan variabel-variabel tambahan yang dibutuhkan. Hasil dari DTSEN tersebut, kami kembalikan ke Dikdasmen untuk dimanfaatkan dalam program ini,” jelas Amalia.
