Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya pemenuhan kebutuhan tiga juta rumah dengan penyediaan pembiayaan yang terjangkau untuk seluruh segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kami berharap mudah-mudahan kerja sama yang dilakukan dapat mempercepat pencapaian sasaran, ini akan kami jaga. Kami berkomitmen mengawal 20.000 unit kuota untuk guru tahun ini, jangan sampai yang tidak berhak ikut menikmati fasilitas KPR Subsidi,” kata Heru.
Baca juga : Genap 75 Tahun, BTN Berikan Apresiasi Kepada Mitra Pengembang, Desainer, dan Inovator Rumah
Sejalan dengan penjelasan Kepala BPS dan Komisioner BP Tapera, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.
“Kalau boleh usul, kita tambahkan tahun depan, selain guru ASN (aparatur sipil negara), kita tambahkan dengan guru-guru Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan swasta. Kami berharap program ini terus berjalan karena program ini yang paling disukai dan masih banyak guru yang belum punya rumah layak huni. Dengan begitu, guru bisa lebih konsentrasi mengajar,” ujar Nixon.
Nixon menargetkan, pada tahun 2025, program ini dapat memberikan sebanyak 20.000 unit rumah subsidi kepada guru-guru di seluruh Indonesia dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun. Sasaran program ini adalah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.
“Sama dengan skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada umumnya, untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS. Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta,” kata Nixon menjelaskan.
