URBANCITY.CO.ID – Belakangan ini, proyek kereta cepat Whoosh Jakarta–Bandung kembali jadi sorotan publik. Isu yang mencuat kali ini bukan soal kecepatannya, tapi soal utang ke China yang disebut masih jadi beban besar.
Terkini, mantan Menko Polhukam Mahfud MD nanya-nanya soal kontrak kerja sama Indonesia-China buat proyek ini.
“Kita belum tahu jelas isi kontrak Indonesia dan China dalam proyek ini, bahkan dalam sebuah wawancara, seorang anggota DPR mengatakan tidak tahu isi kontraknya,” ujar Mahfud MD melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, pada Sabtu, 25 Oktober 2025.
Mahfud bilang, kontrak yang tertutup ini bikin publik khawatir. Dia juga tanya apakah DPR punya salinan kontraknya dan kenapa nggak bisa diakses publik.
Baca Juga : Minum Kopi Saset Tiap Hari Bikin Ginjal Gagal? Dokter Jelasin Nih!
“Apakah dokumen kontrak tersebut bisa diakses oleh publik secara utuh?” imbuhnya.
Proyek ini dikerjain konsorsium KCIC, dengan saham mayoritas dipegang BUMN Indonesia lewat PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan China Railway International Co. Ltd dari China. Total investasi Rp120,6 triliun, 75 persen dari pinjaman CDB China dengan bunga 2 persen per tahun selama 40 tahun.
Tapi, publik pada bandingin dengan tawaran Jepang yang cuma 0,1 persen bunga.
Nah, masalahnya lagi, biaya membengkak Rp19,9 triliun, total investasi jadi lebih dari Rp120 triliun. Buat tutup kekurangan dana, pemerintah dan BUMN harus pinjam lagi dari CDB atau bank China, bunga di atas 3 persen.
Sekarang, PT KAI sebagai pemimpin konsorsium BUMN punya utang Rp6,9 triliun ke CDB.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegas, APBN nggak akan dipakai lagi buat tanggung ini.
“Yang jelas saya sekarang belum dihubungi. Kalau di bawah Danantara mereka kan sudah manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata bisa Rp80 triliun lebih, harusnya mereka sudah di situ jangan di kita lagi (Kemenkeu),” kata Purbaya dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, pada 12 Oktober 2025.
Opsi sekarang, restrukturisasi utang Whoosh jadi salah satu dari 22 program strategis Danantara di RKAP 2025. Skemanya tambah ekuitas dan mungkin serahin infrastruktur ke pemerintah jadi BLU.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bilang ini solusi realistis. Dia akui proyek ini dari awal banyak masalah.
“Saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaiki, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” ujar Luhut dalam acara “1 Tahun Prabowo–Gibran” di Jakarta, pada 18 Oktober 2025.
Pemerintah lagi nunggu Keppres buat sahkan tim restrukturisasi.
Baca Juga : Faksi Palestina Sepakat Bentuk Komisi Sementara Pimpin Gaza Pascaperang dan Awasi Rekonstruksi
“China mau untuk melakukan (restrukturisasi). Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Keppres supaya timnya segera berunding,” ucap Luhut.
Luhut tegas, restrukturisasi jadi jalan keluar tanpa APBN.
“Kita ribut-ribut Whoosh, Whoosh itu tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? Enggak ada yang pernah minta APBN,” katanya.
Di sisi lain, publik bandingin Whoosh dengan Saudi Land Bridge. Land Bridge panjang 1.500 km cuma investasi Rp116,3 triliun, lebih murah dari Whoosh yang cuma 142,3 km tapi Rp120,6 triliun. Efisien mana nih? Yuk, diskusi!
