Hari Ganie, Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) menjelaskan, salah satu titik berat Pemerintah Prabowo-Gibran dibidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di Kawasan Pedesaan sebanyak 2 juta unit. Angka tersebut menurut Harie Ganie berarti akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi disetiap desa.
Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan di angka 1 juta unit rumah. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha. Tinggal pemerintah mencari terobosan bagaimana program-program tersebut bisa terserap pasar dengan baik oleh masyarakat dan pasar.
“Dengan jumlah penduduk yang banyak, housing backlog yang besar dan kriteria calon pembeli rumah di Indonesia yang makin beragam, bagi pemerintah, pelaku usaha dan perbankan perlu kolaborasi mengatasi sumbatan dan hambatan baik dari sisi supplay dan demand-nya agar program 3 juta rumah bisa berjalan,” ujar Harie Gani.
Namun lanjutnya pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun dikisaran 300-400 ribu unit rumah per tahun. “Sekarang program 3 juta rumah, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini,” lanjutnya
Secara keseluruhan, menurut Junaidi Abdillah, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) hal yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian PKP lewat door to door ke lintas kementerian berbelanja dan mengatasi masalah perumahan harus diberikan apresiasi. Jika pemerintah terus melakukan singkronisasi terhadap aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral, Apersi optimis program 3 juta rumah bisa tercapai.
