URBANCITY.CO.ID – Pemerintah Israel kembali menuai kecaman setelah terungkap rencana pembangunan 2.339 unit permukiman ilegal baru di Tepi Barat. Proyek ini dianggap mengancam keberadaan desa-desa Palestina dan dapat memperburuk ketegangan di wilayah yang sudah terjajah.
Dalam laporan yang dirilis pada Sabtu, 12 Juli, Biro Nasional Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk Pertahanan Tanah mengungkapkan bahwa 1.352 unit akan dibangun di Qalqilya, yang terletak di wilayah utara Tepi Barat. Sementara itu, 430 unit lainnya direncanakan di dua permukiman dekat Ramallah dan Yerusalem.
Tak hanya itu, 407 unit akan dibangun di Bethlehem, dan 150 unit lainnya di sisi barat Ramallah. PLO memperingatkan bahwa proyek ini bertujuan untuk menghubungkan permukiman-permukiman Yahudi secara geografis di Qalqilya, yang pada akhirnya akan mengepung desa-desa Palestina dan menjadikannya kantong tertutup atau ghetto.
Laporan tersebut juga menyoroti kolaborasi antara Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Israel, yang mendorong ekspansi permukiman, dan Israel Katz, Menteri Pertahanan Israel, yang memberikan perlindungan terhadap pemukim ilegal dan tindakan kekerasan mereka.
Langkah kontroversial lainnya datang dari Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan, yang mengumumkan pembentukan satuan polisi khusus dari kalangan pemukim ilegal. Langkah ini dianggap memperkuat aneksasi de facto Israel di Tepi Barat.
Data dari Palestina menunjukkan bahwa terdapat sekitar 770.000 pemukim ilegal yang tersebar di 180 permukiman dan 256 pos ilegal. Selama semester pertama 2025, tercatat 2.153 serangan oleh pemukim yang menyebabkan empat warga Palestina tewas.
