Dalam forum ini, para pelaku desa binaan juga mendapatkan kesempatan melakukan business pitching secara daring dengan perwakilan perdagangan di Taipei dan Kuala Lumpur.
Salah satu peserta, Renaldi Kurniawan dari Petani Milenial Jeneponto, berharap bimbingan teknis ini berdampak nyata. “Kami harap bisa mendapat informasi dan bimbingan teknis yang dapat meningkatkan pemahaman ekspor,” kata Renaldi.
Sinergi Lintas Sektor dan Perhutanan Sosial
Tak hanya bicara teori, Kemendag juga meneken perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan.
Baca Juga: Kemendag dan OJK Koordinasi Tata Kelola Penagihan: PUJK Nakal Terancam Denda Rp15 Miliar
Kolaborasi ini bertujuan memberdayakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) agar hasil hutan yang dikelola masyarakat lokal bisa memiliki nilai ekspor.
Sebagai aksi nyata, tim melakukan kunjungan lapangan ke KUPS Gula Aren di Maros guna memantau kesiapan komoditas berbasis hutan tersebut.
Berdasarkan pemetaan nasional, dari 2.503 desa yang dipetakan Kemendag, sebanyak 755 desa sudah dinyatakan siap ekspor (Klaster 1), sementara 1.627 lainnya masih memerlukan pendampingan intensif (Klaster 2).
“Desa untuk dunia menjadi arah kebijakan yang sedang kita wujudkan bersama. Melalui kolaborasi yang kuat, kami optimistis desa-desa di Indonesia dapat menjadi pemain penting dalam perdagangan dunia,” pungkas Puntodewi.
Program ini fokus pada tujuh pilar utama, termasuk penguatan SDM, peningkatan produktivitas, hingga dukungan akses pembiayaan yang komprehensif. (*)
