Skema regulasi ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi pemangku kepentingan karena operator hanya perlu menyampaikan pemberitahuan maksimal 1 x 24 jam setelah reposisi armada.
Di sisi lain, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara mengawal ketat standar sertifikasi kelaikudaraan dan modifikasi teknis, sehingga keselamatan aset penerbangan tetap terjaga tanpa menghambat kecepatan pemadaman.
Proteksi Rantai Pasok dan Ruang Udara
Langkah mitigasi karhutla berbanding lurus dengan perlindungan mobilitas pelaku usaha dan rantai pasok logistik udara.
Baca Juga: Kemenhub Lepas 512 Bus Mudik Gratis ke Berbagai Tujuan
Penentuan pengerahan armada memadukan koordinasi terpadu antara BNPB, BPBD, pemerintah daerah, dan pihak penyewa pesawat guna memprioritaskan titik api yang paling mengancam sentra ekonomi.
Ditjen Perhubungan Udara menggandeng AirNav Indonesia untuk mengelola lalu lintas navigasi penerbangan secara presisi.
Manajemen navigasi menerbitkan Notice to Airmen (NOTAM) secara dinamis agar misi water bombing dan patroli udara berlangsung aman tanpa mengorbankan jadwal penerbangan komersial yang krusial bagi mobilitas masyarakat urban.
Integrasi Navigasi Jamin Stabilitas Udara
Baca Juga: Kemenhub Pastikan Program Mudik Gratis Lebaran 2025 Tetap Ada, Ini Tujuannya!
Hingga 20 Agustus 2026, otoritas penerbangan mengaktifkan tiga NOTAM khusus untuk menjaga keamanan koridor udara operasional:
- NOTAM A3042/26 mengalokasikan reservasi ruang udara untuk misi water bombing.
- NOTAM B0860/26 mengamankan ruang udara untuk water bombing dan patroli udara di langit Kalimantan Barat.
- NOTAM B0815/26 mengatur penyesuaian teknis atas penutupan Taxiway Alpha di Bandar Udara Banjarmasin demi kelancaran operasional armada pemadam.
Selain ketiga notifikasi tersebut, NOTAM C0977/26 mengonfirmasi penutupan sementara Bandar Udara Nabire akibat keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap tebal.
