Ketua MPR: Sekarang Harusnya Fokus Tingkatkan Daya Beli, Bukan Tapera

URBANCITY.CO.ID - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) perlu dikaji kembali, mengingat daya beli umumnya masyarakat saat ini masih lemah. "Sekarang fokus kita itu gimana meningkatkan daya beli, bukan melakukan pemotongan (upah untuk simpanan Tapera)," katanya dalam sambutan pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (DPP Himperra) 2023-2027 di Gedung Nusantara V, DPR/MPR Jakarta, Rabu (29/5/2024). Pelantikan dan pengukuhan dilakukan Bambang Soesatyo sebagai Ketua Majelis Pembina Himperra. Ia menjelaskan, penyediaan perumahan merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan amanat konstitusi. "Konstitusi itu lebih tinggi daripada undang-undang," ujarnya. Setelah acara saat ditanya kembali oleh wartawan pendapatnya mengenai Tapera, Bambang Soesatyo agak melunak. Ia menyatakan supaya tidak selalu memicu silang pendapat, pemerintah perlu memberikan penjelasan dan sosialisasi yang lebih masif mengenai perlunya Tapera dan manfaatnya bagi masyarakat, sebelum menerapkannya penuh pada 2027. Isu Tapera ramai lagi belakangan ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditandatangani Presiden Jokowi 20 Mei 2024. PP itu merupakan salah satu turunan UU Tapera. Menyangkut iuran atau simpanan dan kepesertaan, tidak ada hal baru pada PP 21/2024. Klausulnya sama persis dengan PP 25/2020 yang dirilis awal 2020 bersamaan dengan pembentukan Badan Pengelola Tapera. Kepesertaan Tapera misalnya, wajib bagi semua pekerja penerima upah baik di pemerintahan, maupun BUMN, BUMD, BUMDes, dan perusahaan swasta, serta pekerja mandiri. Kepesertaaan itu diterapkan secara bertahap. Dimulai dari ASN (PNS dan P3K), dilanjutkan dengan anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD/BUMDes, serta terakhir pekerja swasta. Paling lambat tahun 2027 semua jenis pekerja sudah menjadi peserta Tapera. Baca juga: Ini Dia Komisioner Tapera 2024-2029 Iuran (simpanan) peserta Tapera juga tidak berubah, 3% dari upah atau dari penghasilan yang dilaporkan untuk pekerja mandiri. Sebanyak 2,5% dari iuran itu dipungut dari upah pekerja, 0,5% menjadi beban pemberi kerja. Sedangkan pekerja mandiri, membayar sendiri simpanan 3% dari penghasilan yang dilaporkan. Yang diubah pada PP 21/2024 hanya hal ihwal seperti bank kustodian, penempatan dana FLPP di Tapera, bank penyalur pembiayaan Tapera, istilah iuran, otoritas yang menghitung besarnya simpanan menurut jenis pekerja, dan lain-lain. Saat UU Tapera digodok di DPR, juga setelah disahkan dan terbitnya PP 25/2020, muncul silang pendapat yang riuh soal kewajiban menjadi peserta Tapera dan besaran iurannya. Baik pengusaha maupun serikat pekerja menolaknya. Sekarang pasca terbitnya PP 21/2024, silang pendapat serupa muncul lagi. Soal yang diributkan juga sama: iurannya. Menurut organisasi pekerja, iuran 2,5% dari upah itu memberatkan buruh. Sementara pengusaha keberatan harus share iuran lagi 0,5% untuk Tapera. Dalihnya, pengusaha sudah sangat terbebani dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) dan BPJS Kesehatan yang disebut mencapai 18-19% dari upah. Para pengusaha mempertanyakan, kenapa pemerintah tidak mendayagunakan ratusan triliun dana simpanan pekerja di BPJS TK untuk membiayai pengadaan rumah rakyat. UU Sistem Jaminan Sosial Nasional mengizinkan sekian persen dari dana itu untuk mendukung pembiayaan rumah pekerja yang menjadi peserta BPJS TK. Saat ini pemanfaatan dana perumahan di BPJS TK itu masih sangat kecil. Dapatkan Informasi Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS

Menurut Ketua MPR sekarang harusnya fokus pemerintah meningkatkan daya beli, bukan melakukan pemotongan upah untuk simpanan Tapera.

Himperra Minta Tambahan Kuota FLPP Sudah Tersedia Agustus

Ketua MPR Setuju Perumahan Disapih dari PUPR, Jadi Kementerian Tersendiri

Yunazh Azhar

Related Posts

Bank DKI Resmi Bentuk KUB dengan Bank Maluku Malut, Perkuat Arah IPO dan Sinergi Regional

Kekosongan Hukum Ancam Investasi Kripto dan Forex

DKI Jakarta Gandeng Chungcheongnam-do Korea, Teken Kerja Sama Strategis Multisektor

PLN Mobile Run 2025 : PLN Icon Plus Ajak Masyarakat Palembang Berlari Bersama Menuju Masa Depan Digital dan Energi Berkelanjutan

GDPS Raih Penghargaan Kepatuhan Regulasi Tertinggi di Indonesia Regulatory Compliance Awards 2025

PLN Icon Plus Peringati Hari Kebangkitan Nasional ke-117

Ketua MPR Setuju Perumahan Disapih dari PUPR, Jadi Kementerian Tersendiri

Terpopuler

Wilayah Setu Jadi Sentra Pertumbuhan Baru di Bekasi

Update Ranking BWF 2025, 10 Besar

Bank DKI Resmi Bentuk KUB dengan Bank Maluku Malut, Perkuat Arah IPO dan Sinergi Regional

Penjualan PLN Naik 5 Persen Lebih Berkat Strategi Ekstensifikasi

Neo Green Terrace, Investasi Properti Cerdas di Kota Serang

Kategori

Terkini

Bank DKI Resmi Bentuk KUB dengan Bank Maluku Malut, Perkuat Arah IPO dan Sinergi Regional

Welcome Back!

Retrieve your password