Baca juga: REI Yakin di Bawah Prabowo Perumahan Akan Ditangani Kementerian Tersendiri
Ari Priyono menambahkan, pembentukan kementerian perumahan itu makin urgen karena pemerintahan Prabowo/Gibran menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun. Dengan adanya kementerian perumahan, pemerintahan baru bisa fokus mencapai target besar tersebut. “Kalau perumahan tetap digabung di Kementerian PUPR seperti sekarang, target itu sangat sulit tercapai. Pemerintahan saat ini dengan satu juta unit saja tidak pernah bisa mencapai targetnya,” jelas Ari. Selain itu dengan penanganan perumahan yang fokus, kontribusi industri properti dan turunannya terhadap ekonomi nasional bisa makin besar dari saat ini antara 15-17 persen.
Para pengembang secara umum optimis pemerintahan baru kelak akan membentuk kementerian tersendiri untuk perumahan, menyusul disetujuinya revisi Undang-Undang No 39/2008 tentang Kementerian Negara (UUKN) oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR sebagai usulan inisiatif DPR. Perubahan UUKN itu dikatakan untuk memudahkan presiden terpilih menyusun kabinetnya. UUKN yang berlaku saat ini membatasi pemerintah hanya bisa membentuk 34 kementerian. Prabowo konon akan membentuk 40 kementerian untuk mengakomodasi parpol-parpol pendukungnya.
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
