URBANCITY.CO.ID – Di jagat maya yang serba pamer, budaya flexing tak lagi sekadar urusan pamer tas mewah atau mobil sport milik individu. Tren ini merembes masuk ke tembok-tembok perkantoran dan lembaga publik. Fasilitas kerja estetik dipertontonkan, capaian dipoles hingga mengkilap, dan simbol keberhasilan dikurasi sedemikian rupa demi memanen “like” dan legitimasi digital.
Namun, di balik layar gawai yang menampilkan kesempurnaan itu, tersimpan ancaman serius: krisis etika kerja. Pakar perilaku organisasi mulai menyoroti bagaimana upaya membangun reputasi kini kerap terjebak pada visibilitas semata, bukan lagi pada konsistensi kinerja atau integritas proses.
Dari Substansi Menuju Sekadar Tampilan
Fenomena ini dapat dibaca melalui lensa teori impression management. Secara tradisional, organisasi mengelola kesan untuk mendapatkan penerimaan sosial. Namun, di era algoritma, kecenderungan ini bergeser menjadi substance replacement. Citra tidak lagi menjadi pelengkap kerja, melainkan penggantinya.
Masalah muncul ketika organisasi terlalu sibuk membangun narasi keberhasilan, sementara refleksi atas keterbatasan dan tanggung jawab etis justru senyap. Padahal, apa yang tampak rapi di layar sering kali bukan representasi utuh dari apa yang benar-benar dikerjakan di balik meja.
Baca Juga : Tepis Sentimen Negatif, Tasya Kamila Beberkan Laporan Kontribusi Sebagai Alumni Beasiswa LPDP
Beberapa kasus flexing institusi yang viral belakangan ini justru berakhir menjadi bumerang. Tak lama setelah unggahan fasilitas kerja ideal tersebar, muncul testimoni kontra dari para pegawai atau pengguna layanan. Mereka memotret realitas yang kontras: beban kerja yang timpang, proses pengambilan keputusan yang tertutup, hingga persoalan etika yang selama ini tersembunyi.
“Yang ditampilkan ke publik adalah citra, bukan proses. Ketika realitas akhirnya terbuka, yang runtuh bukan hanya reputasi digital, tetapi juga kepercayaan,” tulis narasi tersebut.
