URBANCITY.CO.ID – Kepastian hukum dan standar kualitas kini menjadi kunci utama bagi pelaku usaha mikro untuk menarik minat investor sekaligus menjawab tuntutan gaya hidup konsumen modern.
Merespons kebutuhan pasar tersebut, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas akses legalitas, pelindungan hukum, dan pembiayaan melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (11/11).
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan bahwa ajang ini menghadirkan layanan pemberdayaan inklusif yang memberikan nilai tambah langsung bagi pertumbuhan bisnis pengusaha daerah.
“Kehadiran festival di Tarakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendekatkan berbagai layanan dan fasilitas pengembangan usaha kepada masyarakat,” kata Helvi.
Baca Juga: KUR Perumahan Kementerian PKP dan BRI Dongkrak Cuan UMKM Majalengka
Transformasi Bisnis Formal Dongkrak Nilai Investasi
Helvi menilai partisipasi 1.000 pengusaha mikro dalam festival ini menjadi momentum krusial untuk beralih dari sektor informal menuju entitas bisnis formal.
Status legal yang jelas secara otomatis meningkatkan kredibilitas usaha di mata perbankan, mitra ritel modern, hingga investor potensial.
Sepanjang periode 2025 hingga 2026, program strategis ini telah memfasilitasi sekitar 25 jenis layanan legalitas, standardisasi, sertifikasi usaha, bantuan hukum, dan permodalan bagi lebih dari 14.000 pengusaha mikro di 19 provinsi.
Baca Juga: Peluang Investasi UMKM Halmahera Selatan Tembus Ritel Modern Jakarta
Pemerintah juga menjadwalkan penyelenggaraan festival serupa di berbagai provinsi lain hingga akhir 2026. Selain layanan tatap muka, pelaku usaha modern kini dapat mengakses pendampingan legalitas dan sertifikasi secara praktis melalui platform digital SAPA UMKM.
“Saya mengajak pengusaha UMKM melengkapi legalitas usaha, meningkatkan kualitas dan standardisasi produk, memanfaatkan teknologi digital, serta memperluas akses pasar dan kemitraan agar mampu naik kelas, semakin produktif, mandiri, dan berdaya saing,” ujar Helvi.
Ekosistem Layanan Terpadu dan Jaminan Perlindungan
Festival ini menyajikan diskusi interaktif seputar legalitas, standardisasi, pelindungan, dan strategi pemasaran bersama lintas instansi.
Baca Juga: Kolaborasi OJK dan Banyuwangi Batik Festival Perkuat Peluang Investasi UMKM
Para pakar dari Kementerian UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BPJPH, Kementerian Hukum, Dinas Kesehatan, BPOM, Bank Sumut, hingga Jamkrindo membagikan solusi praktis pengembangan bisnis.
Pengunjung memanfaatkan stan konsultasi terpadu untuk mengurus perizinan secara langsung dengan didampingi petugas kementerian dan mitra kolaborator.
Langkah jemput bola ini memangkas birokrasi sekaligus menghemat biaya operasional pengusaha pemula.
Melalui acara ini, pengusaha mikro asal Tarakan dan wilayah sekitarnya resmi mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, Sertifikat Merek, SPP-IRT, Sertifikat PT Perorangan, serta Izin Edar BPOM.
Baca Juga: Kementerian UMKM Dorong Waralaba Lokal IPO di BEI, Buka Peluang Cuan Baru
Pemerintah dan mitra perbankan juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan modal, pelindungan asuransi, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, hingga akses bantuan perumahan.
Wamen UMKM turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sekaligus penyerahan unit ambulans dari BRI kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara guna memperkuat ekosistem pembiayaan dan fasilitas kesehatan publik.
Akselerasi Rantai Pasok dan Standar Gaya Hidup Urban
Sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan menciptakan iklim investasi daerah yang semakin sehat dan kompetitif.
Baca Juga: Kementerian UMKM Kucurkan Rp2,6 Miliar Pacu Investasi Usaha di Aceh
“Fasilitasi layanan pendampingan yang terintegrasi memerlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar ekosistem usaha semakin kuat,” kata Helvi.
Helvi mengapresiasi dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh mitra yang menyukseskan gelaran ini.
Kolaborasi solid tersebut mempercepat kontribusi sektor mikro terhadap pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan pendampingan pasca-acara agar pelaku usaha terus beradaptasi dengan dinamika pasar yang menuntut produk higienis, tersertifikasi, dan tepercaya.
Baca Juga: Peluang Investasi UMKM IPO: Kementerian UMKM Buka Akses Pasar Modal
“Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, kami ingin pengusaha mikro di daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” katanya.
Kementerian UMKM memproyeksikan perluasan akses legalitas dan sertifikasi ini akan mengakselerasi kapasitas produksi pengusaha mikro.
Dengan dokumen usaha yang lengkap dan standar mutu terjamin, pelaku UMKM siap menembus rantai pasok industri besar serta memenuhi preferensi gaya hidup konsumen urban yang selektif.
