“Dengan hampir 10–11 tahun tidak terselesaikan, maka saya betul-betul minta untuk ini diselesaikan dan saya berharap ini akan betul-betul memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
JLNT Pluit direncanakan menjadi salah satu akses penghubung menuju kawasan Pluit, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat di wilayah Muara Karang dan sekitarnya.
Keberadaan jalan layang tersebut diharapkan dapat memperlancar pergerakan kendaraan dan menyediakan alternatif akses bagi pengguna jalan di kawasan Jakarta Utara.
Baca juga: BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Bagaimana Dampaknya Terhadap Kredit, Rupiah, dan Pertumbuhan Ekonomi?
Nilai Pembangunan Rp600 Miliar, Tanpa APBD DKI
Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penyelesaian JLNT Pluit adalah sumber pembiayaannya.
Menurut informasi yang disampaikan dalam peninjauan tersebut, nilai pembangunan proyek mencapai sekitar Rp600 miliar dan penyelesaiannya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi tanggung jawab pihak pengembang, sebagaimana dijelaskan Pramono dalam keterangannya.
Dengan skema tersebut, penyelesaian JLNT Pluit diharapkan dapat dilaksanakan tanpa menambah beban belanja langsung APBD DKI Jakarta untuk pekerjaan konstruksinya.
Namun, rincian pembagian tanggung jawab pembiayaan dan mekanisme penyelesaian proyek masih perlu dijelaskan lebih lanjut oleh pihak terkait.
Baca juga: Creative Hub Jimbaran Hub Bali Buka Peluang Investasi Ekraf dan Akselerasi Bisnis Urban




