URBANCITY.CO.ID – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakselerasi kemudahan perizinan berusaha demi menghadirkan iklim investasi yang semakin ramah bagi para pelaku bisnis.
Sektor manufaktur modern kini bertransformasi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang membuka jutaan peluang karier serta mendorong geliat gaya hidup masyarakat perkotaan.
Hingga Juli 2026, sebanyak 181 kawasan industri nasional telah menaungi lebih dari 12 ribu korporasi dan menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja profesional.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan, pengembangan kawasan industri ke depan perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah agar mampu mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mendekatkan aktivitas industri dengan sumber bahan baku, serta meningkatkan efisiensi logistik.
Baca Juga: Kemenperin Cetak 100 Cocoa Doctor: Pacu Cuan Industri Kakao Nasional
Pemerintah membagi arah strategi pengembangan kawasan manufaktur menjadi dua fokus utama antara Pulau Jawa dan luar Jawa.
Pengelola kawasan industri di Pulau Jawa memusatkan perhatian pada adopsi teknologi tinggi, industri padat karya bernilai tambah, serta efisiensi konsumsi energi dan air yang mendukung konsep kota pintar berkelanjutan.
Sebaliknya, kawasan di luar Jawa memprioritaskan hilirisasi komoditas unggulan dan mendekatkan fasilitas produksi ke lumbung bahan baku untuk mencetak episentrum ekonomi baru.
Peluang Emas Ekspansi Bisnis dan Investasi Baru
Baca Juga: Peluang Cuan Elektronika USD 1 Triliun: Kemenperin Pacu IKM Masuk Rantai Pasok
“Kawasan industri saat ini telah menjadi salah satu simpul utama kegiatan investasi dan produksi nasional. Dengan total luas mencapai sekitar 110 ribu hektare dan akumulasi realisasi investasi sekitar Rp6.750 triliun, kawasan industri memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Meski demikian, potensinya masih dapat dioptimalkan karena tingkat okupansi kawasan industri secara nasional baru mencapai sekitar 52,28 persen. Artinya, masih terbuka peluang yang cukup besar untuk ekspansi dan investasi baru,” ujar Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII), Tri Supondy dalam sambutannya saat Rapat Koordinasi Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri, di Jakarta.
Kemenperin mengumpulkan kementerian/lembaga terkait, jajaran pemerintah daerah, serta para pengelola kawasan dalam forum koordinasi terpadu untuk mengurai hambatan operasional di lapangan.
Pertemuan strategis ini memetakan solusi konkret yang memperkuat kepastian hukum dan menjamin kenyamanan para penanam modal dalam jangka panjang.
Pemerintah menyoroti delapan aspek vital guna menaikkan kelas kawasan industri, mencakup legalitas tata ruang, keberlanjutan lingkungan hidup, utilitas modern, perizinan cepat, stabilitas keamanan, integrasi IKM lokal, penguatan kelembagaan, serta insentif fiskal yang kompetitif.
Baca Juga: Kemenperin Buka 11 Ribu Kursi Vokasi Global: Peluang Emas Karier Urban
Penguatan menyeluruh pada kedelapan pilar tersebut menciptakan ekosistem bisnis modern yang terintegrasi langsung dengan sentra hunian dan kawasan komersial urban.
Solusi Regulasi Lahan dan Standar Gedung Modern
Para pemangku kepentingan menuntaskan isu peruntukan lahan yang telah mengantongi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) agar para tenant memiliki fleksibilitas ekspansi bisnis.
Forum ini juga menyelaraskan regulasi masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) kaveling perusahaan terhadap HGB induk guna memberikan rasa aman bagi para investor korporasi.
Baca Juga: Investasi Talenta Manufaktur: Kemenperin Pacu Produktivitas SDM Urban
Kemenperin memangkas waktu pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) agar fasilitas manufaktur dapat beroperasi lebih cepat dan produktif.
Tim teknis kementerian turut mempercepat persetujuan pengelolaan air limbah, emisi, dan limbah B3 guna menjamin standar operasional industri hijau yang selaras dengan tuntutan gaya hidup urban yang sehat.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menentukan kelancaran penerbitan dokumen persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Rinci bagi manajemen pengelola.
Kolaborasi Strategis Wujudkan Kawasan Berkelanjutan
Baca Juga: Peluang Cuan Ekspor IKM: Kemenperin Pacu Sektor Menengah Naik Kelas ke Pasar Global
Tri Supondy menekankan bahwa penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri.
Menurutnya, kesamaan pemahaman mengenai kewenangan dan mekanisme perizinan menjadi hal penting agar koordinasi antarpihak dapat berjalan efektif dan setiap permasalahan memperoleh penyelesaian yang tepat.
Langkah percepatan birokrasi ini melahirkan ekosistem usaha modern yang berdaya saing global sekaligus memacu penciptaan lapangan kerja berpenghasilan kompetitif bagi talenta perkotaan.
Harmonisasi regulasi yang terarah menghadirkan kawasan industri modern sebagai destinasi investasi berkelas yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.
