URBANCITY.CO.ID – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pemerintah pusat terus mendorong percepatan penggunaan bus listrik untuk transportasi publik di wilayah perkotaan. Namun, masih banyak tantangan dalam implementasinya di lapangan. Salah satunya, masih lemhanya komitmen pemerintah daerah (Pemda) mengembangkan transportasi publik di daerah masing-masing, dan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung bus listrik seperti charging station atau SPKLU.
“Kementerian Perhubungan selalu memprioritaskan transportasi yang rendah emisi demi peningkatan kualitas udara. Karena itu kami mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik melalui penggunaan bus listrik di perkotaan. Hanya saja dukungan pemda belum optimal. (Padahal), pemerintah pusat dan pemda punya tanggung jawab yang sama menyelenggarakan angkutan publik yang ramah lingkungan,” kata Menhub dalam acara Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide yang diselenggarakan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia di Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Menteri Budi Karya menjelaskan, jangankan transportsi publik berbasis listrik, angkutan publik yang konvensional pun umumnya pemda belum antusias mengembangkannya. Itulah kenapa upaya pemerintah pusat merealisasikan transisi bus konvensional ke bus listrik tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tantangan lain pengembangan transportasi publik berbasis listrik atau e-mobility, harga busnya mahal. Mencapai dua kali lipat bus konvensional. Salah satu faktor yang membuat bus listrik mahal adalah baterainya. “Karena itu saya berharap ITDP atau pihak lain yang berkepentingan bisa melakukan riset untuk membuat harga baterai itu lebih terjangkau,” ujarnya.
