URBANCITY.CO.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan percepatan besar-besaran dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Timur.
Menteri PKP Maruarar Sirait secara resmi meluncurkan perluasan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan menaikkan kuota bantuan dari 4.165 unit pada tahun lalu menjadi 33.000 unit pada 2026.
Peluncuran program ini dilakukan di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Minggu, 3 Mei 2026. Dalam agenda tersebut, Maruarar didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
“Tahun lalu kuota BSPS di Jawa Timur sebanyak 4.165 unit, tahun ini kita tingkatkan secara signifikan menjadi 33.000 unit agar penanganan rumah tidak layak huni bisa lebih cepat,” ujar menteri yang akrab disapa Ara tersebut.
Baca Juga: Alhamdulillah, Menteri Ara Bebaskan Biaya BPHTB dan PBG Rumah Subsidi di Bangkalan
“Tender Rakyat” untuk Transparansi
Selain kenaikan kuota, kementerian memperkenalkan inovasi simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) yang disebut sebagai “Tender Rakyat”.
Melalui mekanisme ini, Kelompok Penerima Bantuan (KPB) diberikan otoritas penuh untuk memilih toko bangunan dengan harga dan kualitas terbaik.
Skema ini dirancang sebagai instrumen pengawasan publik guna memastikan transparansi dan efisiensi anggaran tanpa potongan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi langkah pusat yang dinilai sangat progresif. “Kami berterima kasih kepada Kementerian PKP atas peluncuran program BSPS dan PTT ini. Masih banyak rumah tidak layak huni di Jawa Timur, dan program ini sangat membantu masyarakat,” kata Khofifah.
