URBANCITY.CO.ID – Pariwisata ramah Muslim bukan lagi sekadar agenda sektoral. Ia kini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi syariah, mendorong investasi berkualitas, dan meningkatkan daya saing Indonesia di panggung global.
Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dalam acara Driving Indonesia’s Halal Industry Competitiveness & Global Export Readiness di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
“Pariwisata ramah Muslim menjadi bagian dari penguatan daya saing pariwisata sekaligus pengembangan ekonomi nasional. Ini adalah upaya membangun ekosistem yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.
Kebijakan ini, menurutnya, merupakan arah pembangunan nasional. Layanan ramah Muslim diposisikan sebagai peningkatan standar pelayanan destinasi tanpa mengubah karakter dan jati diri budaya lokal.
Baca Juga: Pemerintah Bebaskan Pajak Penghasilan Karyawan Pariwisata Bergaji di Bawah Rp10 Juta Sampai 2026
Layanan ini bersifat pelengkap, sehingga destinasi tetap terbuka dan nyaman bagi seluruh wisatawan dari berbagai latar belakang.
“Kita tidak mengubah karakter destinasi. Kekuatan pariwisata Indonesia justru terletak pada tradisi, budaya, dan local wisdom. Pariwisata ramah Muslim hadir untuk memperkuat destinasi melalui peningkatan standar layanan yang nyaman dan ramah bagi wisatawan Muslim, tanpa menghilangkan kekhasan budaya setempat,” kata Ni Luh.
Dari sisi pasar, potensi besar datang dari pertumbuhan populasi Muslim dunia yang diproyeksikan mencapai 2,5 miliar jiwa pada 2035.
