URBANCITY.CO.ID – Pemerintah mengabulkan tuntutan developer rumah subsidi untuk menambah kuota subsidi pemilikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Tahun ini pemerintah mengalokasikan subsidi FLPP untuk 166.000 rumah. Sampai 15 Agustus realisasinya menurut Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sudah mencapai 111.784 unit senilai Rp13,62 triliun. September kuota FLPP itu diperkirakan developer sudah habis.
Karena itu developer didukung Kementerian PUPR menuntut pemerintah menambah kuota FLPP tahun ini menjadi 220.000-250.000 unit, atau setidaknya sama dengan kuota tahun lalu sebanyak 226 ribu unit. Pemerintah cq Kementerian Keuangan memenuhi tuntutan itu, namun hanya 34 ribu unit menjadi total 200.000 unit.
Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, selain kelas menengah melalui pemberian insentif free PPN 100 persen untuk setiap pembelian properti baru seharga hingga Rp2 miliar per unit, dukungan pemerintah juga diberikan bagi MBR atau kelas menengah bawah melalui penambahan kuota FLPP.
“Yaitu, dari (semula hanya) 166 ribu unit tahun ini, menjadi 200 ribu unit,” kata Airlangga dalam acara Dialog Ekonomi “Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045”, yang diadakan sebagai rangkaian HUT Kemenko Perekonomian ke-58 di Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Hadir dalam acara itu sejumlah mantan menko perekonomian seperti Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Aburizal Bakrie, Darmin Nasution, Chairul Tandjung, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wamenkeu Suahasil Nazara.
