Baca juga: BNI Raih Tiga Penghargaan ESG
“Di subsektor perumahan kompensasi penerapan konsep ESG mungkin jauh lebih kecil. Sampai sekarang belum ada penelitiannya. Karena itu penerapan konsep keberlanjutan di subsektor perumahan tidak segandrung di perkantoran. Perlu peran pemerintah menhttps://urbancity.co.id/wp-content/uploads/2019/10/Post-1.pngg lebih banyak proyek perumahan menerapkan konsep hijau,” tutur Ignesjz.
Herry Trisaputra Zuna membenarkan, upaya menerapkan konsep ESG termasuk di sektor properti dan pembiayaannya memerlukan gerakan. Ia mencontohkan gerakan tidak merokok di ruang publik dan transportasi umum yang cukup berhasil. Juga inisiasi cashless di jalan tol yang sekarang akan dilanjutkan cukup dengan sensor. “Dulu biasa saja orang ngerokok di angkutan umum, bahkan di pesawat udara. Sekarang siapa yang berani melakukannya?” katanya.
Ia menyebutkan Kementerian PUPR sedang menginisiasi gerakan Indonesia Green Affordabel Housing. Gerakan dimulai terlebih dulu di affordabel housing, karena rumah subsidi itu diatur pemerintah pengembangan dan pembiayaan pemilikannya melalui pemberian subsidi. “Jadi, bisa lebih mudah menjalankan gerakannya karena rumah subsidi itu regulated dan kebutuhannya besar. Setelah itu bisa dilanjutkan ke perumahan komersial,” katanya.
Herry menambahkan, penerapan ESG di sektor perumahan memang tidak bisa serta merta, karena ada dilema yang dihadapi pemerintah. “Kebutuhannya tinggi dan suplainya kurang. Kalau konsep ESG langsung diterapkan, bisa makin mengurangi suplai rumah,” ujarnya. Tapi ia sepakat, diperlukan kerja sama semua pihak terkait untuk mengimplemntasikan konsep ESG di bisnis properti termasuk pembiayaannya. Juga diperlukan regulasi yang mendukung serta insentif, entah berupa kemudahan perizinan, pajak, pendanaan murah seperti dari Bank Dunia, dan lain-lain.
