URBANCITY.CO.ID – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen bersama dengan pelaku industri dan lembaga keuangan untuk memperkuat peran investasi dan sektor properti sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Inabanks Investment & Property Outlook 2026, yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (12/11).
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM Ricky Kusmayadi, mewakili Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada 2029. Menurutnya, investasi akan menjadi engine of growth menuju visi Indonesia Emas 2045.
Hingga kuartal III/2025, realisasi investasi nasional mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3 persen dari target tahunan. Dari total tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berkontribusi Rp789,7 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp644,6 triliun.
Tiga sektor dengan kontribusi terbesar ialah industri logam dasar, transportasi dan telekomunikasi, serta perumahan dan kawasan industri.
Baca Juga: Redenominasi Rupiah Urusan Bank Sentral, Bukan Pemerintah: Kata Menkeu Purbaya
“Properti dan bahan bangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan rantai pasok nasional,” kata Ricky.
Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat iklim investasi melalui reformasi regulasi dan digitalisasi perizinan, antara lain lewat Omnibus Law (UU No.6/2023) dan PP No.28/2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko.
Sistem Online Single Submission (OSS) kini dilengkapi dengan prinsip fiktif positif dan Service Level Agreement (SLA) untuk menjamin kepastian waktu bagi pelaku usaha.
Selain itu, nilai investasi hilirisasi pada 2025 tercatat Rp431,4 triliun, naik 58,1 persen dibanding tahun sebelumnya, dan berkontribusi sekitar 30 persen terhadap total investasi nasional.
“Investasi hilirisasi akan memperkuat struktur ekonomi domestik, menciptakan nilai tambah, dan membuka hingga 3 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan,” ujar Ricky.
Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan Kementerian Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) Buhari Sirait menuturkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi tiga juta unit rumah hingga 2029 sebagai bagian dari agenda penyediaan hunian layak dan berkelanjutan.
Indonesia masih menghadapi backlog perumahan sebesar 9,9 juta rumah tangga, dengan 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian tidak layak. “Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap hunian layak yang aman dan terjangkau,” ujar Buhari.
Kementerian PKP mempercepat perizinan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maksimal 10 hari kerja dan menyalurkan pembiayaan FLPP sebesar Rp25,1 triliun untuk 350.000 unit rumah serta KUR Perumahan Rp130 triliun bagi pengembang kecil. Skema rent-to-own juga diperluas bagi pekerja informal.
Praka Mulia Agung, SVP Consumer Business 1 Bank Syariah Indonesia (BSI), menegaskan peran perbankan syariah sebagai katalis pertumbuhan sektor properti. Hingga Juni 2025, KPR nasional tumbuh 7,66% (YoY), sedangkan BSI Griya tumbuh lebih tinggi yakni 8,51% (YoY), dengan rasio NPF hanya 2,10%.
“BSI mengawal momentum pemulihan sektor properti melalui produk pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah,” ujarnya. BSI kini menempati posisi keenam terbesar untuk portofolio KPR nasional, dengan outstanding Rp59,5 triliun per September 2025.
Bank tersebut memperkuat produk seperti BSI Griya Sejahtera FLPP, BSI Griya Simuda, dan BSI Griya Takeover dan Refinancing, serta menggandeng pengembang besar seperti Summarecon, CitraLand, dan Bosowa Bina Insani. “Ke depan, BSI ingin memperluas peran ekosistem syariah bukan hanya untuk kepemilikan rumah, tapi juga untuk memperkuat ekonomi umat,” kata Praka.
Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota REI, Adri Istambul Lingga Gayo Sinulingga, menilai sektor properti berperan strategis sebagai pengungkit ekonomi nasional.
Berdasarkan riset LPEM UI, sektor ini menyumbang sekitar 16 persen terhadap PDB nasional senilai Rp2.300–2.800 triliun dan menciptakan 19 juta lapangan kerja di lebih dari 185 sektor turunan.
“Properti bukan hanya bisnis atau aset investasi; ia adalah katalis pertumbuhan dan instrumen pemerataan kesejahteraan,” kata Adri.
Baca Juga: Pemerintah Dorong Keamanan Siber sebagai Fondasi Ekonomi Kreatif Nasional
Optimisme juga datang dari industri manufaktur. Masagus Meidino, B2B Head PT Midea Electronics Indonesia, mengungkapkan rencana pembangunan pabrik energi pintar di Batam dengan kapasitas produksi 4 GWh, yang akan menjadi fasilitas pertama Midea di luar Tiongkok.
“Investasi ini akan memperkuat rantai pasok energi hijau sekaligus mendorong transformasi industri nasional menuju digitalisasi dan efisiensi energi,” ujarnya.
Pengamat properti dari CBRE Indonesia, Anton Sitorus, memproyeksikan tahun 2026 sebagai fase pemulihan moderat bagi sektor properti nasional. Ia menilai segmen logistik dan industri akan menjadi penopang utama di tengah stabilisasi pasar residensial.
“Stabilitas makroekonomi dan dorongan kebijakan fiskal akan memperkuat keyakinan investor jangka menengah,” ujar Anton. Ia menambahkan, tren masa depan sektor properti akan didominasi oleh gedung hijau berkelanjutan, kawasan berbasis transportasi massal (TOD), dan PropTech berbasis kecerdasan buatan (AI).
