URBANCITY.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutan melalui video pada acara 74th BTN Anniversary Festival 2024 di Jakarta akhir pekan lalu, meminta Bank Tabungan Negara (BTN) membantu menuntaskan backlog perumahan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), per akhir 2023 ada 9,9 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri. Itulah yang disebut backlog (akumulasi kekurangan pengadaan rumah) oleh pemerintah. Backlog 9,9 juta itu menurun drastis dibanding 2020 yang menurut BPS mencapai 12,7 juta unit. Berkaitan dengan backlog rumah itu, pasangan capres/cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menargetkan pemerintahannya bisa mengadakan 3 juta rumah per tahun. Naik tiga kali lipat dibanding target program sejuta rumah saat ini. Dengan target yang amat tinggi itu, Prabowo-Gibran berharap seluruh rumah tangga di Indonesia sudah memiliki rumah sendiri lima tahun dari sekarang. Merespon permintaan Presiden Jokowi sekaligus target Prabowo-Gibran itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, kenaikan target pengadaan rumah tiga kali lipat itu memerlukan strategi baru dari sisi pembiayaan untuk bisa memenuhinya. "Anggaran negara yang ada saat ini sulit memenuhi pembiayaan tiga juta rumah," katanya dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BTN 2024 di Jakarta pekan lalu. BTN sendiri, jelas Nixon, sedang membahas skema baru kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pemerintah. Tujuannya agar bank BUMN itu bisa menggenjot target pembiayaan rumah MBR selaras dengan peningkatan target tersebut. Baca juga: <a href="https://urbancity.co.id/btn-targetkan-pertumbuhan-kredit-dan-laba-8-12-persen-tahun-ini/">BTN Targetkan Pertumbuhan Kredit dan Laba 8-12 Persen Tahun Ini</a> BTN salah satunya mengusulkan KPR subsidi yang saat ini berjalan, tidak lagi diberi subsidi penuh selama periode kredit maskimal 20 tahun seperti sekarang tapi cukup 10 tahun. Dengan demikian subsidinya bisa diberikan kepada MBR yang lain, sehingga anggaran subsidi mencukupi untuk membiayai peningkatan target pengadaan rumah rakyat. Saat ini KPR subsidi dengan berbagai skim mengenakan bunga 5% per tahun selama tenor kredit maksimal 20 tahun. "Padahal berdasarkan data kami, banyak sekali MBR melakukan pelunasan pada tahun ke-9 dan ke-10. Artinya mereka sudah mampu (membayar KPR dengan bunga komersial). Kalau sudah mampu, kenapa harus diberi subsidi terus. Jadi, subsidi yang tidak terpakai bisa disalurkan kepada MBR lain," jelas Nixon. Ia berharap usulan itu bisa diputuskan pemerintahan saat ini sejalan dengan penyusunan APBN 2025. Sebelumnya Nixon juga mengusulkan dibentuknya dana abadi untuk pembiayaan rumah rakyat, agar tidak membebani anggaran negara seperti sekarang. Misalnya, dengan mengubah dana subsidi dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi dana abadi pengadaan rumah MBR. Kemudian mengubah skim KPR subsidi, misalnya menjadi subsidi selisih bunga. Dana subsidinya diambil dari hasil pengembangan dana abadi tersebut. Nixon menambahkan, ada berbagai pola subsidi KPR dan strategi penyediaan dananya yang bisa dibicarakan, guna membiayai target pengadaan rumah yang lebih tinggi. <strong>Dapatkan Informasi Menarik Lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMNO7qgww4Lu3BA?ceid=ID:id&oc=3">GOOGLE NEWS</a></strong>
