URBANCITY.CO.ID – Sektor properti nasional kembali mencetak momentum pertumbuhan signifikan menjelang tutup tahun 2026 melalui realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan yang menembus angka Rp30,14 triliun per 17 November 2026.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank BRI dan BP Tapera mengakselerasi penyaluran modal murah ini untuk menghubungkan kebutuhan hunian modern masyarakat dengan ekspansi bisnis ekosistem konstruksi lokal.
Sinergi pembiayaan ini membuka peluang ganda bagi masyarakat urban maupun pelaku usaha dalam mengoptimalkan nilai aset tempat tinggal sekaligus meredam biaya modal kerja.
Pemerintah merancang kolaborasi KUR Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar masyarakat memperoleh akses kepemilikan rumah layak huni, sementara pengusaha lokal menikmati perputaran kas yang sehat.
Baca Juga:Â KUR Perumahan Kementerian PKP dan BRI Dongkrak Cuan UMKM Majalengka
“Pemerintah melalui Kementerian PKP harus memastikan, mengawal serta memastikan langsung kebijakan-kebijakan yang dibuat Presiden Prabowo agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dalam kecepatan, kemudahan, dan anti korupsi dalam prosesnya,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait pada kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bank BRI serta Sosialisasi Rumah Subsidi oleh BP Tapera di Kantor Bupati Serang, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (19/11/2026).
Peluang Ekspansi Bisnis dan Peningkatan Nilai Aset Hunian
Data Kementerian PKP menunjukkan sisi permintaan (demand side) mendominasi penyaluran KUR Perumahan dengan porsi 65,70 persen atau senilai Rp19,80 triliun bagi 118.942 debitur nasional.
Kebutuhan renovasi rumah menduduki peringkat tertinggi sebesar Rp14,47 triliun untuk 96.649 debitur, yang mencerminkan tingginya minat masyarakat dalam meningkatkan kualitas kenyamanan serta nilai investasi properti mereka.
Baca Juga:Â KUR Perumahan 2026: Solusi Cerdas Generasi Urban Miliki Rumah & Modal Usaha
Selain renovasi, masyarakat memanfaatkan pembiayaan pembelian rumah sebesar Rp3,27 triliun serta pembangunan hunian penunjang usaha produktif senilai Rp2,07 triliun.
Langkah ini memfasilitasi tren gaya hidup work-from-home dan hunian komersial skala mikro yang memungkinkan pemilik rumah menjalankan bisnis langsung dari kediaman pribadi tanpa beban bunga tinggi.
“KUR Perumahan dibuat oleh Presiden Prabowo supaya rakyat tidak terjerat rentenir. Negara sebesar Indonesia harus bisa membebaskan rakyatnya dari rentenir dengan proses yang mudah, murah, dan cepat,” imbuh Maruarar Sirait.
Perputaran Rantai Pasok Ritel Konstruksi dan Dominasi BRI
Baca Juga:Â Mendagri Apresiasi KUR Perumahan dalam Mendorong Penyediaan Hunian Layak dan Penguatan UMKM
Dari sisi penyediaan (supply side), KUR Perumahan mengalirkan modal ekspansi sebesar Rp10,34 triliun atau 34,30 persen kepada 4.267 pelaku usaha sektor properti.
Pengembang perumahan menyerap alokasi modal terbesar senilai Rp5,92 triliun untuk 1.528 debitur, sedangkan pedagang bahan bangunan mencatatkan jumlah penerima terbanyak mencapai 2.277 debitur dengan nilai Rp3,21 triliun, serta penyedia jasa konstruksi sebesar Rp1,22 triliun untuk 462 debitur.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memimpin pasar sebagai penyalur KPP tertinggi di antara 30 institusi keuangan dengan realisasi mencapai Rp13,73 triliun sepanjang 1 Januari hingga 17 November 2026.
BRI masih mengantongi sisa kuota plafon sekitar Rp5,54 triliun yang siap terserap pelaku usaha dan masyarakat luas hingga penghujung tahun ini.
Baca Juga:Â Dongkrak Ekonomi Lampung, Serapan KUR Perumahan BTN Tembus Rp268,86 Miliar
Menteri PKP berdialog langsung dengan 300 peserta undangan yang mencakup 100 pelaku sisi penyediaan serta 200 UMKM dan calon penerima KPR Sejahtera FLPP guna memangkas hambatan birokrasi pengajuan kredit.
Pertemuan strategis di Serang ini langsung membuahkan komitmen closing KPP senilai Rp400 miliar dari total 844 debitur potensial.
Akselerasi Kapitalisasi Properti Regional Banten dan Serang
Provinsi Banten mencatatkan kinerja penyerapan KPP yang progresif dengan nilai mencapai Rp1,008 triliun bagi 2.716 debitur hingga pertengahan November 2026.
Baca Juga:Â Realisasi KUR Perumahan Jatim Rp2,47 Triliun, Menteri Maruarar Tambah Kuota BTN Rp500 Miliar
Penyaluran regional tersebut terbagi atas sisi permintaan senilai Rp569,52 miliar kepada 2.562 debitur dan sisi penyediaan sebesar Rp439,39 miliar untuk 154 pelaku usaha, dengan kontribusi khusus Kota Serang mencapai Rp61,71 miliar atau Rp61.710.886.343 bagi 133 debitur.
BP Tapera turut memaparkan kemudahan akses KPR Sejahtera FLPP untuk segmen rumah tapak maupun rumah susun guna menjawab kebutuhan hunian vertikal yang praktis bagi pekerja urban berpenghasilan rendah.
Dukungan lintas kementerian ini juga memperkuat daya beli keluarga di kawasan penyangga ekonomi perkotaan.
“Kami dengan program KUR Perumahan, masyarakat desa sangat terbantu dengan terobosan yang ada dan dalam hal ini Menteri PKP turun langsung mengenai permasalahan dan memberikan solusinya dalam meningkatkan perekonomian keluarga,” ujar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Baca Juga:Â Sinergi KUR Perumahan, PNM, dan Sertipikat Gratis Dorong Nilai Aset Properti Warga Cileungsi
Pemerintah Kabupaten Serang menyambut positif intervensi pembiayaan ini untuk mempercepat peremajaan kawasan permukiman dan menggerakkan ekonomi daerah.
Kementerian PKP mengalokasikan penanganan 1.788 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah tersebut sebagai bagian dari program peningkatan kualitas hunian masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, apresiasi setinggi-tingginya beserta seluruh jajaran atas kegiatan siang hari ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan, ada sebanyak 7.112 unit RTLH yang harus ditangani dan kami mendapatkan dari Kementerian PKP 1.788. Terima kasih banyak. Ini membuktikan bahwa kita saling bersinergi untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni,” ungkap Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.
Acara penyerahan simbolis KUR Perumahan kepada enam nasabah ini turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Regional CEO 8 Jakarta 3 BRI Suratin, Kepala Kanwil BPN Banten Harison Mocodompis, Kasubdit PKP Vony Febriana, Ketua Umum DPP Appernas Jaya Andriliwan Muhamad, serta Dirut PT Kawah Anugrah Properti Muhammad Ridwan.




