Merespons kondisi tersebut, Ni Made mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo sebagai zona prioritas penanganan RTLH. “Kami mengusulkan untuk memfokuskan program BSPS Perumahan di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo,” tuturnya.
Komitmen Konektivitas dan Hunian Layak
Kunjungan reses masa persidangan III tahun 2025-2026 ini bertujuan menyaring aspirasi terkait infrastruktur, konektivitas, hingga penyediaan perumahan di wilayah DIY.
Baca Juga: Kementerian PKP Longgarkan Batas Penghasilan Penerima Rumah Subsidi
Selain Heri Jerman, turut mendampingi dalam kunjungan tersebut jajaran pejabat teras kementerian seperti Kasubdit Wilayah II Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Aleksander Simon Lopulalan, dan Kepala BP3KP Jawa III, Aldino Herupriawan.
Kementerian PKP menegaskan posisinya untuk terus mengambil peran strategis dalam fasilitasi serta pembangunan fisik perumahan.
Upaya peningkatan kualitas rumah swadaya ini dipandang sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak rakyat atas tempat tinggal yang sehat dan bermartabat, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dukungan finansial. (*)
