URBANCITY.CO.ID – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan asesmen terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, terkait bantuan pembiayaan Rumah Tapera. Asesmen dilakukan terhadap BPD Papua karena potensinya yang besar. Enam provinsi di Papua rata-rata payroll (pembayaran gaji aparatusnya dilakukan) di Bank Papua. Bahkan, penyaluran KPR subsidi dengan skim FLPP (KPR Sejahtera FLPP) 95 persen melalui BPD Papua.
Hal itu diungkapkan Deputi Komisioner Bidang Administrasi dan Hukum BP Tapera Wilson Lie Simatupang melalui keterangan tertulis pekan lalu. “Dalam tiga tahun terakhir penyaluran KPR FLPP (di Papua) terpusat di Kota Jayapura dengan total tiga pengembang perumahan telah mengikat perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPD Papua. Karena itu kami berharap BPD Papua bisa meningkatkan kinerja dalam menyalurkan pembiayaan Rumah Tapera melalui KPR FLPP,” katanya.
Asesmen yang dilakukan BP Tapera terhadap BPD Papua meliputi pengecekan terhadap dokumen administrasi, seperti dokumen perjanjian kerja sama, pengelolaan rekening milik kementerian, lembaga, satuan kerja (satker), rencana penyaluran dana rumah Tapera, infrastruktur dan jaringan pelayanan. Asesmen juga termasuk kunjungan lapangan di lima lokasi perumahan subsidi di Jayapura untuk melihat potensi rumah ready stock (siap huni) dan on progress yang memanfaatkan pembiayaan Rumah Tapera. Yaitu, Anugerah Regency, Permata Indah 3, Harmony Residence, Griya Indah 1 Koya, dan Rizkia Residence 3.
Kunjungan lapangan BP Tapera itu juga merupakan salah satu prosedur resmi, untuk memastikan peran perbankan sebagai penyalur bantuan pembiayaan Rumah Tapera sudah berjalan baik, sekaligus pengecekan kesiapan rumahnya untuk dilakukan akad kredit. “Komitmen yang diusulkan sebanyak 100 rumah untuk tahun 2024. Akan kami pertimbangkan dan telaah untuk bisa segera aktif,” ungkap Wilson.
