Apalagi, pemerintahan baru mencanangkan target pengadaan rumah yang jauh lebih tinggi. Yaitu, 3 juta unit. Keperluan membentuk satu kementerian tersendiri yang menangani perumahan makin urgen. “Tidak mungkin mencapai target itu kalau caranya masih sama seperti sekarang,” kata CEO Buana Kassiti Group itu. Saat ini, ungkap Joko, sektor properti ditangani 6 kementerian. Selain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) ada Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN, dan lain-lain.
Baca juga: Pengembangan Perkotaan dan Permukiman Harus Menyeluruh
“Ngepasin waktu ngobrol aja susah, ngepasin waktu diskusi, rapat, susah. Jadi, sangat absurd kalau Prabowo-Gibran punya program 3 juta rumah, tapi tidak ada (kementerian tersendiri) yang menggawangi, tidak ada yang fokus, enggak mungkin,” tegasnya. Ia menambahkan, pembentukan kementerian yang fokus mengurusi perumahan dan perkotaan itu juga sangat sejalan dengan misi presiden terpilih: kesejahteraan masyarakat.
Joko menjelaskan, sektor properti adalah big giant pengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan perhitungan REI, untuk membangun 1 juta rumah saja dibutuhkan investasi sekitar Rp326 triliun dan membuka lapangan kerja bagi 32 juta orang langsung dan tidak langsung. Pendapatan 32 juta pekerja itu mencapai Rp114 triliun atau rata-rata Rp4,3 juta per bulan.
“Kontribusi properti terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan lebih besar lagi, kalau pembangunan rumah mencapai 3 juta unit per tahun,” katanya. REI sendiri sedang melakukan riset melibatkan lembaga riset dan perguruan tinggi, untuk mengetahui lebih pasti berapa besar kontribusi sektor properti dan perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penurunan kemiskinan.
