Salah satu proyek andalan saat ini adalah di Meikarta, Kabupaten Bekasi, yang diklaim telah “clean and clear” secara hukum setelah koordinasi intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Gubernur Jawa Barat.
Pada 2026, fokus kami adalah aksi nyata. Program prioritas Kementerian PKP adalah rusun subsidi, dan saat ini sudah mulai dilaksanakan di Meikarta.
Baca Juga: PGN Salurkan Gas Bumi ke Wisma Atlet, Hadirkan Energi Bersih di Kawasan Rusun Jakarta
“Lahan di Meikarta sudah clean and clear dari segi hukum karena sebelumnya telah kami koordinasikan dan pastikan bersama KPK, dan Gubernur Jawa Barat,” tegas Maruarar, menunjukkan komitmen untuk menghindari skandal tanah yang kerap menghantui proyek serupa di masa lalu.
Ara menjelaskan, rusun subsidi di Meikarta dirancang sebagai model hunian vertikal terintegrasi dengan kawasan industri, yang tidak hanya menyediakan atap bagi pekerja kelas menengah ke bawah, tapi juga menekan biaya hidup mereka.
Dengan demikian, produktivitas tenaga kerja bisa meningkat, stabilitas sosial terjaga, dan ekonomi tumbuh lebih inklusif.
“Rusun subsidi ini tidak hanya menjawab persoalan hunian, tetapi juga mendukung produktivitas tenaga kerja, menjaga stabilitas sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya, seolah mengingatkan bahwa di balik angka-angka pertumbuhan, ada manusia yang butuh tempat tinggal layak.
Baca Juga: Pemprov DKI Sudah Bangun Rusunawa 33.830 Unit sampai 2024
Melalui kehadirannya di forum itu, Kementerian PKP menegaskan sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung agenda nasional.
