URBANCITY.CO.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memulai tahapan land clearing pembangunan rusun subsidi untuk rakyat di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi.
Proyek ini menjadi solusi atas keterbatasan lahan hunian di kawasan industri dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, Kamis, 29 Januari 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan Meikarta telah clean and clear secara hukum setelah dilakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait juga secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Kementerian PKP Tinjau Cepat Perumahan Subsidi Terdampak Banjir di Bekasi
“Saya meminta kepada Bupati Bekasi agar memastikan seluruh perizinan pembangunan rusun subsidi ini dilakukan sesuai aturan, bersih, dan transparan. Kita ingin proyek ini berjalan cepat, tetapi tetap akuntabel dan bebas dari persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Maruarar.
Menutup pernyataannya, Menteri PKP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungan yang konsisten terhadap program perumahan.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat yang terus mendukung pelaksanaan program perumahan di Jawa Barat. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan penyediaan hunian layak bagi rakyat,” pungkas Maruarar.
Di kawasan ini disiapkan tiga lahan seluas total 30 hektare, dengan lokasi pertama seluas 10 hektare yang akan dibangun 18 tower setinggi 32 lantai.
