Sebelumnya juga melalui keterangan tertulis, ia menyebutkan dari hasil Susenas tahun 2023 backlog kepemilikan rumah sudah menurun jauh dari 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit. Juga turun persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak dari 29,4 juta tahun 2020 menjadi 26,9 juta rumah tangga tahun 2023.
Menurut Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur, dari 1.217.794 unit realisasi PSR tahun 2023, sebanyak 1.010.142 unit merupakan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan 207.652 unit rumah non MBR.
Dari 1.010.142 unit rumah MBR itu, sebanyak 396.943 unit dibangun Kementerian PUPR. Selebihnya 45.505 unit oleh K/L lain, pemerintah daerah 94.586 unit, pengembang rumah subsidi non FLPP 435.946 unit, program corporate social responsibility (CSR) perumahan 7.500 unit, dan masyarakat umum (rumah swadaya) 29.662 unit.
Sedangkan dari 207.652 unit rumah non MBR, sebanyak 155.464 unit dibangun pengembang rumah komersial dan 52.188 unit dibangun sendiri oleh pemiliknya (rumah swadaya).
Ia menambahkan, terkait data realisasi PSR itu, pihaknya telah mengembangkan sistem pendataan PSR online yang dapat diinput pemerintah daerah dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P),..
Kemudian melakukan integrasi data dengan aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), melakukan koordinasi integrasi data lintas K/L dan stakeholder.
Lalu, rapat sinkronisasi data capaian akhir PSR dengan BP Tapera, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR, unit kerja di lingkungan Ditjen Perumahan, dan seluruh Balai P2P.
