URBANCITY.CO.ID – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Dewan ini merupakan elemen krusial dalam rencana tahap kedua gencatan senjata di wilayah tersebut, yang bertujuan untuk membawa stabilitas dan perdamaian jangka panjang.
Dalam pengumumannya, Trump menyampaikan rasa bangga atas inisiatif ini. “Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah dibentuk,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, sebagaimana dilansir AFP pada Jumat, 16 Januari 2026.
“Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah dewan terhebat dan paling bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun, di mana pun,” kata Trump.
Pengumuman ini menyusul pembentukan komite teknokrat Palestina yang terdiri dari 15 anggota. Komite tersebut bertanggung jawab mengelola pemerintahan sehari-hari di Gaza setelah perang berakhir. Mereka akan beroperasi di bawah pengawasan Dewan Perdamaian, dan Trump diperkirakan akan menjabat sebagai ketua dewan tersebut.
Baca Juga : Ambisi Trump Picu Penguatan Militer NATO di Greenland
Rencana ini juga mencakup pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk mengamankan Gaza dan melatih unit polisi Palestina yang telah diverifikasi. Seorang pemimpin senior Hamas, Bassem Naim, menyatakan dukungan terhadap langkah ini.
“Bola kini berada di tangan para mediator, penjamin Amerika, dan komunitas internasional untuk memberdayakan komite tersebut,” kata Naim dalam pernyataannya pada Kamis, 15 Januari.
Rencana perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat pertama kali diterapkan pada 10 Oktober 2025. Kesepakatan tersebut memungkinkan pemulangan semua sandera yang ditahan Hamas dan mengakhiri pertempuran di wilayah terkepung itu.
Kini, fase kedua sedang berjalan, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang belum terselesaikan.
Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikelola Hamas, melaporkan bahwa pasukan Israel telah menewaskan 451 orang sejak gencatan senjata resmi diberlakukan.
Bagi Palestina, isu utama tetap penarikan total militer Israel dari Jalur Gaza. Sementara itu, Hamas belum bersedia berkomitmen secara terbuka untuk melucuti senjata sepenuhnya, sebuah tuntutan yang tidak dapat ditawar dari pihak Israel.
