URBANCITY.CO.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Radio Republik Indonesia (RRI) di Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu, 7 Maret 2026.
Lahan seluas 45,06 hektare tersebut diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memanfaatkan aset negara yang menganggur guna menekan angka backlog perumahan di kawasan penyangga Jakarta.
Berdasarkan pantauan, lahan milik Komdigi mencakup 30,086 hektare, sementara lahan RRI mencapai 14,97 hektare, dengan sebagian besar masih berupa lahan kosong namun sebagian lainnya diokupasi warga secara ilegal.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa lokasi ini sangat strategis karena hanya berjarak 2,8 kilometer dari Stasiun Depok Lama.
Baca Juga: Menteri PKP Ara Naikkan Anggaran BSPS Rp10 Triliun, Sasar Kawasan Kumuh Sulut dan Papua Selatan
Ia menjanjikan skema pembiayaan yang sangat ringan bagi warga Depok yang memiliki upah minimum (UMP) di kisaran Rp5 juta.
Pembangunan rumah susun di kawasan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok.
“Dengan UMP Depok sekitar Rp5 juta, kami menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat, dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan sekitar Rp1,5 juta per bulan,” ujar Maruarar.
Selain itu, sambung dia, masyarakat juga akan mendapatkan dukungan tarif sosial untuk layanan listrik dan air agar biaya hunian tetap terjangkau.
