URBANCITY.CO.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meradang saat meninjau kondisi hunian warga yang jauh dari standar kelayakan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) demi menghapus potret kemiskinan melalui perbaikan rumah rakyat.
Tahun ini, pemerintah melakukan lompatan besar dengan menaikkan target sasaran BSPS secara drastis. Jika tahun lalu program ini hanya menjangkau 45.000 rumah, pada tahun anggaran 2026 targetnya melonjak menjadi sekitar 400.000 rumah di seluruh Indonesia.
“Jangan ada rumah yang seperti ini lagi. Negara harus hadir membantu rakyat agar bisa tinggal di rumah yang layak,” tegas Menteri PKP yang akrab disapa Ara tersebut.
Baca Juga: Program BSPS 2026: Kementerian PKP Targetkan Perbaikan 1.500 Rumah di Yogyakarta
Ancaman Pidana bagi Pungli dan Korupsi
Menteri Ara memberikan peringatan keras kepada seluruh pelaksana di lapangan agar menjalankan program ini dengan integritas tinggi.
Ia mewanti-wanti agar bantuan yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut tidak disunat oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.
“Bapak ibu penerima bantuan harus tahu sistem Pemilihan Toko Terbuka ini, bukan hanya tahu hasil akhirnya dan tidak boleh ada korupsi. Kalau ada pungli, rekam saja dan laporkan, pasti akan kita usut,” katanya di hadapan warga penerima manfaat.
Ia menyoroti potensi praktik “kongkalikong” antara petugas lapangan dengan toko bangunan dalam penyediaan material.
