URBANCITY.CO.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai menggeber realisasi anggaran tahun 2026 untuk mengejar target prioritas pembangunan rumah rakyat.
Fokus utama kementerian tahun ini adalah mengoptimalkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun, rumah khusus, hingga perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam paparan kinerja di Jakarta, Kamis, 30 April 2026, Kementerian PKP mengungkapkan pagu anggaran pasca-penajaman belanja mencapai Rp10,31 triliun. Anggaran ini ditargetkan mampu memproduksi 406.260 unit hunian di seluruh Indonesia.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan adanya perubahan konsentrasi pembangunan yang signifikan pada tahun ini dengan memprioritaskan rumah tapak.
Baca Juga: Presiden Prabowo Apresiasi MBR Miliki Rumah Melalui KPR FLPP BTN
“Tahun ini kita mulai lebih konsentrasi pada rumah tapak. Tahun lalu sebanyak 220 ribu unit, sedangkan tahun ini menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah, yaitu 350 ribu unit. Tahun ini juga ada hal baru, yakni FLPP untuk rumah susun yang dimulai dari Meikarta. Mohon doanya semoga akhir tahun ini sudah mulai transaksi,” ujar Maruarar.
Dominasi Anggaran BSPS
Porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk program BSPS, yakni sebesar Rp8,57 triliun yang menyasar 400.000 unit rumah swadaya.
Sementara itu, untuk pembangunan fisik secara langsung, kementerian mengalokasikan Rp375,56 miliar untuk 743 unit rumah susun dan Rp199,63 miliar bagi 510 unit rumah khusus.
