URBANCITY.CO.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggebrak Provinsi Jawa Timur dengan meningkatkan kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara drastis pada tahun 2026.
Dari realisasi sekitar 2.914 unit pada tahun lalu, alokasi bantuan bedah rumah di Jawa Timur kini melonjak menjadi 33.000 unit untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi penerima bantuan di Desa Sukolilo Barat, Bangkalan, Madura, Minggu, 3 Mei 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar memperkenalkan inovasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau yang ia sebut sebagai “Tender Rakyat” guna memastikan transparansi pengadaan bahan bangunan.
Baca Juga:Â Negara Hadir di Perbatasan: 15.000 Rumah Warga Bakal Diperbaiki Lewat Skema BSPS
“Ini adalah program BSPS, dari rumah tidak layak huni menjadi layak huni dan saya berterima kasih kepada tim karena sudah mengusulkan rumah yang tepat sasaran dan untuk kerjanya secara profesional sesuai dengan gambar dan tidak ada pungutan apapun dan tentu hal ini berdampak pada multiplier effect yang tinggi,” ujar Maruarar Sirait.
Reformasi Pengadaan dan Budaya Antikorupsi
Mekanisme “Tender Rakyat” memberikan wewenang penuh kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) untuk memilih toko bangunan sendiri berdasarkan harga dan kualitas terbaik.
Langkah ini dirancang untuk memutus rantai mafia proyek dan meminimalisir potensi penyimpangan anggaran.
Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, memberikan sosialisasi antikorupsi secara langsung menggunakan bahasa Madura untuk memastikan pesan sampai ke akar rumput.
