URBANCITY.CO.ID – Masyarakat urban kini membidik kendaraan elektrifikasi praktis demi memangkas biaya transportasi bulanan tanpa mencemaskan ketersediaan stasiun pengisian daya.
Menjawab kebutuhan mobilitas perkotaan tersebut, Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji memperjuangkan paket insentif nonfiskal agresif bagi lini kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), serta range extended electric vehicle (REEV).
Rencana regulasi ini menyasar langsung fasilitas pembebasan aturan ganjil genap, kemudahan berkendara harian, hingga alokasi slot parkir prioritas di pusat-pusat bisnis kota besar.
Pemerintah menakar kebijakan tersebut sebagai instrumen nyata yang langsung memberikan imbal hasil efisiensi bagi mobilitas kaum urban.
Baca Juga: Bursa Mobil BCA Finance Hadirkan Beragam Pilihan Mobil Bekas di Maspion Square Surabaya
Sarmuji menegaskan komitmen tersebut seusai menggelar pertemuan strategis bersama pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) di Jakarta, Rabu (21/10).
“Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya,” ujar Menperin Sarmuji.
Selama ini, relaksasi aturan lalu lintas perkotaan baru memanjakan pengguna battery electric vehicle (BEV). Padahal, teknologi hybrid dan REEV menawarkan transisi gaya hidup hijau yang paling masuk akal bagi masyarakat komuter berjarak tempuh tinggi karena sanggup menekan pembakaran BBM secara signifikan.
“Kalau full battery selama ini sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi maupun ganjil genap. Sementara yang plug-in hybrid dan REEV itu akan dirumuskan (penambahan) insentifnya,” ungkapnya.
Baca Juga: Mobil Listrik Mungil Honda Super-One Dibanderol Rp467 Juta di Australia
Nilai Investasi Kendaraan dan Proteksi Finansial Pribadi
Kepemilikan mobil berteknologi PHEV maupun REEV menghadirkan nilai investasi aset mobilitas yang sangat menguntungkan di tengah gejolak harga energi.
Perpaduan motor listrik bertenaga dan mesin konvensional efisien membebaskan para profesional urban dari keharusan mengantre bensin bersubsidi maupun bergantung penuh pada titik SPKLU umum.
Sarmuji melihat penghematan konsumsi bahan bakar ini sebagai bantalan ekonomi langsung bagi kantong konsumen sekaligus strategi peredam beban anggaran negara.
Baca Juga: Pengamat Proyeksikan Pangsa Kenderaan NEV akan Tembus 31,7 Persen di 2026 dari Total Penjualan Mobil
“Menurut saya ini sesuatu yang sangat strategis karena dengan memproduksi dan kemudian memasarkan secara lebih masif dua jenis kendaraan itu, akan berdampak pada penghematan BBM kita, khususnya BBM bersubsidi. Di samping juga pasti akan berakibat pada menurunnya emisi,” tuturnya.
Kementerian Perindustrian segera melobi pemerintah daerah dan kementerian terkait guna mengeksekusi sinkronisasi aturan jalan raya serta fasilitas ruang publik tersebut.
“Kementerian Perindustrian pasti akan mendukung dan mengomunikasikan ini dengan stakeholder yang lain supaya industri di jenis kendaraan ini akan berkembang di masa-masa yang akan datang,” tegasnya.
Selain insentif kemudahan jalan, Kemenperin menggodok stimulus fiskal berupa relaksasi pungutan pajak kendaraan bermotor yang terukur.
Baca Juga: Mazda Pamerkan Tiga Mobil Modifikasi dengan AutoExe di GIIAS 2026
Langkah ini menjaga harga jual unit hybrid dan REEV di pasaran tetap kompetitif sehingga makin terjangkau bagi para pencari aset roda empat pertama yang ramah lingkungan.
“Keringanan pajaknya tidak harus sama. Yang penting ada insentif sehingga industri juga tumbuh. Karena manfaatnya juga sama-sama dirasakan, baik untuk masyarakat maupun negara,” jelasnya.
Peluang Bisnis Ekosistem dan Ketahanan Industri Lokal
Langkah memperluas pasar hybrid dan REEV membuka peluang besar bagi keberlanjutan rantai pasok industri komponen lokal yang menopang ribuan tenaga kerja.
Baca Juga: Hongqi Tantang Dominasi Pasar Mobil Mewah Eropa
Pabrikan suku cadang dalam negeri tetap menikmati perputaran bisnis komponen ruang mesin (ICE) sambil menyerap transfer teknologi baterai secara bertahap.
“Kalau yang plug-in maupun hybrid biasa maupun REEV itu masih memakai baterai, tetapi juga masih memakai mesin ICE. Jadi, komponen-komponen yang sekarang diproduksi tidak perlu berubah secara total. Menyesuaikan dirinya masih lebih mudah,” kata Sarmuji.
Lonjakan harga bahan bakar minyak menjadi momentum emas bagi regulator untuk mengunci kepastian regulasi ini sebelum pergantian tahun.
“Insentif akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis tadi. Ini target diusahakan tahun ini,” ujarnya.
Baca Juga: Gelegar PLN Mobile 2026 Dibuka, Berhadiah Mobil Listrik hingga Voucher Belanja
Pelaku industri otomotif menyambut positif sinyal perluasan insentif ini demi menjaga roda ekonomi pabrikan nasional tetap berputar kencang.
Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika memastikan kesiapan manufaktur dalam negeri menyambut ekspansi pasar mobilitas ramah lingkungan tersebut.
“Kita mengikuti arahan Kementerian Perindustrian dan kita berharap bahwa itu bisa mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor. Di samping itu, ekosistemnya juga akan terjaga dan berkembang,” ujar Putu.
Pabrikan lokal bahkan telah membuktikan kemandirian manufaktur melalui capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang melampaui batas minimum pemerintah.
Baca Juga: Menkeu Siapkan Insentif 100 Ribu Mobil dan Motor Listrik untuk Tekan Subsidi BBM
“Itu sudah dilakukan survei dan sudah kita laporkan kepada Kementerian Perindustrian bahwa dari kendaraan-kendaraan yang diproduksi itu sebagian besar bisa memenuhi ketentuan TKDN 60 persen,” jelasnya.
Penyelarasan regulasi dan kesiapan produk domestik kini memosisikan kendaraan hybrid dan REEV sebagai solusi cerdas: bebas aturan ganjil genap, irit biaya operasional, serta berdaya tahan tinggi menyongsong masa depan hijau Indonesia.
