URBANCITY.CO.ID — Kawasan penyangga ibu kota seperti Cileungsi terus bertumbuh menjadi pusat ekonomi baru yang menuntut kesiapan hunian layak sekaligus ruang usaha produktif.
Menangkap momentum pertumbuhan kawasan peri-urban tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengintegrasikan tiga instrumen strategis sekaligus: pembiayaan ultra mikro Permodalan Nasional Madani (PNM), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP), serta legalisasi aset berupa sertipikat tanah gratis.
Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung efektivitas ekosistem ini dengan menyapa para penerima manfaat di Kampung Bojong Sentul, Desa Setu Sari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11/2026).
Langkah jemput bola ini memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh akses modal berbunga ringan sekaligus meningkatkan valuasi aset properti mereka secara berkelanjutan.
Baca Juga:Â KUR Perumahan Kementerian PKP dan BRI Dongkrak Cuan UMKM Majalengka
Pendekatan terpadu ini menawarkan tiga nilai tambah bagi masyarakat urban dan semi-urban, yakni likuiditas modal kerja melalui PNM, peningkatan kapasitas fisik bangunan lewat KUR Perumahan, serta kepastian hukum lahan melalui sertipikat gratis.
Sinergi ini mengubah fungsi rumah dari sekadar tempat tinggal menjadi aset produktif yang menghasilkan arus kas bagi keluarga.
“Kehadiran negara melalui sinergi pembiayaan perumahan, akses permodalan usaha rakyat, dan kepastian legalitas lahan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memiliki hunian yang layak, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi keluarganya. Inilah kebijakan pro rakyat dari Presiden Prabowo,” ujar Menteri Ara saat berdialog bersama warga.
Akselerasi Modal Ultra Mikro Bebas Rentenir
Baca Juga:Â KUR Perumahan 2026: Solusi Cerdas Generasi Urban Miliki Rumah & Modal Usaha
Sektor usaha ultra mikro memegang peran vital dalam menjaga daya beli masyarakat di kawasan penyangga kota.
Dalam sesi dialog bersama nasabah PNM, Menteri PKP menggali dampak langsung skema pembiayaan berbunga ringan 8 persen yang mendorong kemandirian finansial para ibu rumah tangga.
Sejumlah pelaku usaha memaparkan efisiensi cicilan yang menopang perputaran modal harian mereka. Ayu Komaladewi mengelola pembiayaan Rp5 juta dengan tenor 12 kali angsuran sebesar Rp208 ribu, Suprihatin memanfaatkan plafon Rp6 juta untuk 26 kali angsuran senilai Rp250 ribu, dan Siti Aisyah mengoptimalkan pembiayaan Rp5,5 juta dalam 26 kali angsuran sebesar Rp229 ribu.
Skema pembiayaan terukur ini membebaskan pelaku usaha dari jeratan pinjaman informal berbunga tinggi sekaligus memperkuat rasio profitabilitas usaha rumahan mereka.
Baca Juga:Â Mendagri Apresiasi KUR Perumahan dalam Mendorong Penyediaan Hunian Layak dan Penguatan UMKM
Hingga kini, ekosistem PNM di Kabupaten Bogor telah menjangkau sekitar 165.000 nasabah yang aktif menggerakkan ekonomi lokal.
Renovasi Properti dan Ekspansi Arus Kas via KUR Perumahan
Selain modal kerja harian, peningkatan kualitas fisik bangunan menjadi kunci dalam mendongkrak daya tarik komersial sebuah tempat usaha.
Kementerian PKP mendorong pemanfaatan KUR Perumahan melalui Bank BRI agar warga mampu merenovasi hunian sekaligus memperluas kapasitas ruang bisnis mereka.
Baca Juga:Â Mendagri Apresiasi KUR Perumahan dalam Mendorong Penyediaan Hunian Layak dan Penguatan UMKM
Tiga pelaku usaha di Cileungsi membuktikan imbal hasil nyata dari investasi renovasi properti tersebut. Suharno, pemilik usaha penjualan dan perbaikan sepeda di Kampung Bojong Nomor 69, mengalokasikan pembiayaan Rp100 juta bertenor 48 bulan untuk meremajakan rumah dan bengkelnya.
Langkah serupa dilakukan Masitoh yang memanfaatkan plafon Rp70 juta bertenor 48 bulan untuk meningkatkan kualitas unit rumah kontrakannya di Kampung Tengah RT 007 RW 004, Desa Cipeucang.
Sementara itu, Endan menginvestasikan pembiayaan Rp100 juta bertenor 36 bulan untuk memperbarui rumah sekaligus toko sarana pertanian dan warung kelontong miliknya di Kampung Pangkalan RT 005 RW 003.
Peremajaan fisik bangunan tersebut langsung mendongkrak kenyamanan konsumen dan meningkatkan omzet harian para pelaku usaha.
Baca Juga:Â Dongkrak Ekonomi Lampung, Serapan KUR Perumahan BTN Tembus Rp268,86 Miliar
Melalui KUR Perumahan, pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk membangun aset properti yang sehat sekaligus menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi keluarga jangka panjang.
Legalisasi Aset untuk Mendongkrak Bankability Warga
Investasi renovasi dan pengembangan bisnis membutuhkan fondasi hukum yang kuat agar nilai properti terus meningkat di masa depan.
Pada momentum yang sama, pemerintah menyerahkan sertipikat tanah gratis kepada tujuh warga Kabupaten Bogor, yakni Yadi, Rudi Supriadi, Abdul Rahman, Masdi, Nedi, Sana, dan Oni Binti Idan.
Baca Juga:Â Realisasi KUR Perumahan Jatim Rp2,47 Triliun, Menteri Maruarar Tambah Kuota BTN Rp500 Miliar
Menteri PKP menelusuri langsung alur pengurusan dokumen guna memastikan birokrasi sertipikasi berjalan transparan dan bebas hambatan bagi warga.
Kepemilikan sertipikat resmi melindungi warga dari risiko sengketa lahan sekaligus meningkatkan nilai jual aset di kawasan Cileungsi yang terus berkembang pesat.
Lebih jauh, status legalitas tanah yang sah membuka pintu bankability atau akses pembiayaan formal yang lebih luas bagi masyarakat. Warga kini memiliki agunan yang diakui perbankan untuk mengekspansi skala bisnis mereka di masa mendatang.
“Bapak Presiden Prabowo selalu berpesan kepada kami, negara harus hadir membela dan mengangkat derajat wong cilik. Di sini kita lihat langsung rumahnya kita bedah supaya layak huni dan sehat, sertipikat tanahnya kita kasih gratis supaya tenang dan punya kepastian hukum, lalu perekonomian keluarganya kita tingkatkan lewat modal usaha KUR Perumahan dan PNM yang bunganya sangat ringan. Jadi rakyat tidak lagi tercekik rentenir, rumahnya bagus, usahanya jalan, dan dapurnya terus mengepul,” tegas Menteri Ara.
Baca Juga:Â Menteri Maruarar Siapkan 40.000 Rumah Subsidi di Jateng, Puji Penyerapan KUR Perumahan
Keberhasilan model pemberdayaan terintegrasi di Kabupaten Bogor ini bertumpu pada kolaborasi lintas sektor yang solid.
Menteri PKP mengapresiasi peran aktif Bank BRI sebagai penyalur KUR Perumahan, Kementerian ATR/BPN bersama pemerintah daerah dalam mempercepat penerbitan sertipikat gratis, serta PNM yang konsisten mendampingi nasabah ultra mikro.
Kementerian PKP terus memperluas kemitraan strategis dengan lembaga keuangan dan pemangku kepentingan untuk mereplikasi ekosistem ini ke berbagai daerah.
Integrasi pembiayaan perumahan dan penguatan ekonomi rakyat ini menjadi motor penggerak utama dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah sekaligus meratakan kesejahteraan masyarakat dari level desa hingga kawasan penyangga perkotaan.




